Jakarta, SeputarSumut – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofyan Tan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya alokasi anggaran untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam RAPBN 2026. Meskipun anggaran pendidikan secara keseluruhan mencapai Rp757,82 triliun, Kemendikdasmen hanya mendapatkan tambahan Rp400 miliar sehingga total anggarannya menjadi Rp55,4 triliun. Jumlah ini hanya sekitar 7,3% dari total anggaran pendidikan.
Menurut Sofyan Tan, jumlah tersebut sangat minim dan belum sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024. Pihaknya akan berjuang agar ada penambahan alokasi anggaran sebesar Rp52,9 triliun, sehingga total anggaran Kemendikdasmen bisa mencapai Rp108 triliun.
“Dari Fraksi PDI Perjuangan merasa miris. Kita punya anggaran APBN di bidang pendidikan sesuai konstitusi 20% dari total APBN tahun 2026, yakni Rp757,82 triliun. Jumlah yang sangat besar, namun Kemendikdasmen hanya menerima tambahan Rp400 miliar,” ungkap Sofyan Tan di Gedung DPR RI, Senin (15/9).
Sofyan Tan menyoroti tingginya angka putus sekolah, terutama di tingkat SMA, yang mencapai 21,61% menurut data BPS tahun 2025. Fakta ini, ditambah dengan putusan MK tentang pendidikan tanpa pungutan biaya, belum terakomodir sepenuhnya dalam politik anggaran.
Peruntukan Anggaran dan Perbandingan dengan Program Lain
Sofyan Tan menjelaskan, tambahan Rp52,9 triliun yang diusulkan DPR RI memiliki peruntukan jelas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dana ini akan digunakan untuk:
- Perluasan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) hingga jenjang TK.
- Tunjangan profesi bagi guru non-ASN dan penyesuaian biaya hidup bagi guru yang belum bersertifikasi.
- Perluasan sasaran penerima beasiswa unggulan.
- Rehabilitasi fasilitas sekolah dan ruang kelas yang rusak berat.
- Dukungan sanitasi yang baik dan sehat di sekolah.
Sofyan Tan juga membandingkan postur anggaran Kemendikdasmen dengan program lain, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp335 triliun. Ia merasa miris karena 67% anggaran program MBG, atau sekitar Rp223,6 triliun, diambil dari pos anggaran pendidikan.
“Ini semua untuk kepentingan peningkatan kualitas sumber daya manusia, bantuan siswa miskin, beasiswa prestasi, perbaikan kesejahteraan guru, dan perbaikan fasilitas sekolah yang sudah tidak layak. Kami di DPR berjuang keras untuk ini semua bisa terealisasi,” tegasnya.
Harapan kepada Presiden Prabowo
Mengingat kecintaan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada dunia pendidikan dan ambisinya untuk mencetak generasi emas 2045, Sofyan Tan berharap usulan penambahan anggaran sebesar Rp52,9 triliun ini dapat disetujui.
“Melalui rapat kerja Komisi X DPR RI ini, mudah-mudahan berita ini dapat didengar (Presiden Prabowo), untuk memenuhi usulan penambahan Rp52,9 triliun dari DPR,” harap Sofyan Tan.
Ia menegaskan, perjuangan ini adalah bagian dari fungsi DPR dalam memastikan anggaran pendidikan sebesar 20% benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Sofyan Tan menyatakan siap menerima kritik demi memperjuangkan hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan guru yang sejahtera.(Siong)
