Medan, SeputarSumut – Warga Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan menyuarakan kebutuhan mendesak akan hadirnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di daerah mereka. Minimnya pilihan SMP negeri membuat banyak orang tua khawatir akan masa depan pendidikan anak-anak mereka.
Karenanya warga Kelurahan Kwala Bekala berharap agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera membangun SMP negeri di wilayah itu. Selain memang sangat dibutuhkan, akses transportasi umum menuju SMP negeri yang ada di wilayah lain cukup terbatas.
Harapan tersebut disuarakan warga saat mengikuti Sosialisasi Peraturan (Sosper) Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang digelar Anggota DPRD Kota Medan Binsar Simarmata SS MM di Lapangan Bola Jalan Luku I, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sabtu (25/10/2015).
Resni Simbolon, salah satu warga peserta Sosper, mengungkapkan, SMP negeri di sekitar Kelurahan Kwala Bekala ada SMP Negeri 28 Medan di Jalan Karya Bersama, Kelurahan Gedung Johor, Medan Johor. Dan SMP Negeri 21 Medan di Jalan Bunga Rampai, Kelurahan Simalingkar B, Medan Tuntungan.
Namun keterbatasan sarana transportasi umum membuat jarak ke SMP Negeri 28 dan SMP Negeri 21 menjadi persoalan. Banyak anak warga Kelurahan Kwala Bekala yang mendaftar melalui jalur zonasi atau jalur domisili tidak lolos masuk ke SMP negeri itu.
“Kelurahan kami (Kwala Bekala, red) membutuhkan SMP negeri. SMP Negeri 28 dan 21 tidak diminati warga karena selain lokasinya jauh akses transportasi umum juga terbatas dan rawan macet,” kata Resni Simbolon disambut tepuk tangan warga peserta Sosper lainnya.
Menanggapi harapan dan tuntutan warga, Anggota DPRD Kota Medan Binsar Simarmata mengajak semua pihak untuk merealisasikan pembangunan SMP negeri di wilayah Kelurahan Kwala Bekala. Ia juga menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi tersebut di tingkat legislatif.
Jika mengacu pada luas wilayah dan jumlah penduduk, menurut Politisi Partai Perindo yang duduk di Komisi II membidangi urusan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat itu, maka pembangunan SMP negeri di Kelurahan Kwala Bekala layak direalisasikan.
“Di Kwala Bekala ini ada 20 lingkungan dan berpenduduk sekitar 28 jiwa. Dengan kondisi ini maka pembangunan SMP negeri layak direalisasikan. Kita akan dorong Dinas Pendidikan dan semua pihak untuk mengakomodir aspirasi warga ini,” kata Binsar Simarmata.
Pada kesempatan itu, Binsar Simarmata juga mengajak masyarakat proaktif mengurus administrasi kependudukan (Adminduk) seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian. Sebab, fungsi Adminduk sangat penting dan akses untuk menerima berbagai bantuan dari pemerintah.
“Saat ini Pemko Medan banyak meyiapkan layanan gratis salah satunya berobat gratis di rumah sakit. Fasilitas itu bisa kita terima jika memiliki KTP dan KK. Karena itu saya mengajak kita semua agar proaktif mengurus Adminduk,” ajak Binsar Simarmata.
Dalam Sosper itu, Delia Jenny Gultom, warga Jalan Luku II Gg Anggrek juga meminta Pemko Medan agar memperhatikan nasib warga yang tinggal di pinggiran Sungai Babura. Mereka kerap kebajiran karena air sungai selalu meluap saat hujan deras turun.
“Melalui bapak dewan Binsar Simarmata tolong disampaikan agar pemerintah melakukan pengorekan pada permukaan Sungai Babura. Kami kebajiran karena sungai dangkal sehingga air meluap sampai ke rumah kami,” kata Delia Gultom.
Menyahuti keluhan warga, Binsar mengatakan, saat ini Pemko Medan tengah menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II untuk mengatasi persoalan banjir di Kota Medan. Sebab, malah sungai bukan kewenangan Pemko Medan.
“Permasalahan banjir di Kota Medan sudah menjadi perhatian serius Wali Kota Medan Rico Waas. Mari kita dukung dengan tidak membuang sampah ke sungai,” ajak Binsar Simarmata.
Dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tersebut turut menghadirkan perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan M Kayat, Lurah Kwala Bekala Irwanta Ginting, tokoh gereja GKPPD Pdt Aspik Kaloko, sejumlah kepala lingkungan, dan ratusan warga.(BEN)
