seputar-MedanI Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Bagian Utara (OJK KR 5 Sumbagut) menilai kinerja usaha PT Permodalan Nasional Madani
(PNM Persero) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masih cukup baik meski pandemi Covid-19 memberi dampak signifikan kepada perkembangan industri jasa keuangan.
OJK mencatat hingga posisi Februari 2021, jumlah jaringan kantor PT PNM Persero di wilayah Provinsi Sumut terdiri atas 63 unit ULaMM dan 165 unit MEKAAR.
Adapun outstanding pembiayaan yang disalurkan di wilayah Sumut untuk posisi Februari 2021 melalui unit ULaMM kepada 8.451 nasabah sebesar Rp490,31 Milyar atau mengalami kenaikan 12,24% dibandingkan posisi Februari 2020 (year on year).
Sedangkan total penyaluran pembiayaan melalui unit MEKAAR kepada 550.640 nasabah untuk posisi Februari 2021 sebesar Rp1,18 Triliun atau mengalami kenaikan 74,29% dibandingkan posisi Februari 2020 (year on year).
Hal itu disampaikan Kantor OJK KR 5 Sumbagut saat melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan tema “Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)”, Rabu (24/03/2021).
Acara sosialisasi ini menghadirkan dua nara sumber yaitu Koerniawan selaku Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus 4, Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus yang memberikan pemaparan mengenai bentuk serta hasil pengawasan OJK kepada PT PNM (Persero).
Sedangkan Iwan Partogi Pasaribu selaku Kepala Subbagian pada Direktorat Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan IKNB memberikan memberikan pemaparan mengenai ketentuan pada POJK Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT PNM (Persero).
Sosialisasi yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti 100 peserta terdiri Pimpinan Cabang dan pegawai PT PNM (Persero) di Sumut, serta serta pegawai OJK KR 5 Sumbagut yang membidangi pengawasan IKNB.
Risca Bernadetta selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengawasan OJK terhadap Industri Jasa Keuangan baik kepada Industri Jasa Keuangan Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank dituangkan dalam bentuk POJK dan SEOJK.
Penyusunan POJK dan SEOJK tersebut dimaksudkan agar kegiatan usaha dari seluruh Industri Jasa Keuangan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi OJK, yaitu dalam mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Seperti diketahui pada tanggal 27 Mei 2019, OJK telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Penetapan Peraturan OJK ini dimaksudkan agar memberikan landasan hukum terhadap pengawasan Permodalan Nasional Madani (Persero) di Indonesia dan menciptakan kegiatan usaha yang sehat guna memberikan dukungan akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada masyarakat.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan amanat kepada OJK sebagai lembaga negara yang menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa Keuangan.
Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 2013 dalam rangka pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha jasa pembiayaan PT PNM (Persero) dilakukan oleh OJK.
PT PNM (Persero) dikategorikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Siong)
