Surabaya, SeputarSumut – Perluasan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi fokus utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengingat peran penting sektor ini dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan nasional. Peningkatan signifikan pada tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat diyakini akan menjadi katalis utama bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam acara pembukaan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 yang diselenggarakan di Surabaya, Jumat (24/10/2025).
Mahendra menyoroti potensi besar sektor jasa keuangan yang mampu menciptakan efek pelipatgandaan dalam perekonomian. Ia menyatakan bahwa jika literasi dan inklusi masyarakat terus ditingkatkan, sektor ini bahkan dapat tumbuh berkali-kali lebih besar dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. “Sektor jasa keuangan memiliki potensi yang mampu melipatgandakan perekonomian, bahkan dapat menjadi beberapa kali lebih besar dari PDRB daerah apabila literasi dan inklusi masyarakat terus meningkat,” kata Mahendra.
Menurut Mahendra, penguatan literasi dan perluasan inklusi keuangan akan berdampak pada utilisasi produk keuangan yang lebih produktif. Hal ini pada gilirannya akan memperbesar peran vital industri jasa keuangan dalam mendorong laju pertumbuhan perekonomian di tingkat regional dan nasional.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat didorong untuk tidak hanya memiliki rekening tabungan, tetapi juga diarahkan untuk memanfaatkan layanan keuangan lainnya. Langkah ini mencakup pengambilan pembiayaan (pinjaman), melakukan investasi di pasar modal atau obligasi, hingga kepemilikan asuransi dan produk keuangan lain yang relevan.
“Inilah yang akan melipatgandakan perekonomian berkali-kali lebih besar daripada PDRB. Jadi kami harapkan, dengan literasi dan inklusi yang besar menjadi modal dasar kita, sekarang kita bergerak kepada kemanfaatan atau utilisasinya yang lebih tinggi lagi,” tegas Mahendra.
Mengangkat tema utama “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” acara puncak BIK 2025 turut dihadiri oleh pejabat penting lainnya, termasuk Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Pada kesempatan tersebut, Friderica menjelaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan strategi krusial dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya mengedepankan prinsip No One Left Behind demi kesetaraan dalam akses keuangan.
Friderica menegaskan bahwa upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan jauh melampaui sekadar statistik, melainkan fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. “Kita memegang teguh prinsip “No One Left Behind”. Dalam setiap program literasi dan inklusi keuangan, tidak boleh ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal, termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),” ujarnya.
Friderica kemudian menyampaikan tiga pilar pesan utama: pentingnya edukasi keuangan yang terarah dan tepat sasaran, mendorong inklusi keuangan yang bersifat bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta perlunya sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat, terutama dengan pemerintah daerah yang berperan sebagai mitra strategis OJK.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah, turut menyatakan komitmennya untuk terus memacu peningkatan inklusi dan literasi keuangan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warganya.
Khofifah mengakui bahwa inklusi keuangan di Jawa Timur sudah mencapai angka yang memuaskan. Namun demikian, ia menekankan bahwa tingkat literasi masyarakat masih perlu ditingkatkan secara signifikan melalui diseminasi dan edukasi yang lebih komprehensif. “Tujuannya agar layanan keuangan dan pembiayaan semakin mudah dijangkau, aman, dan berdaya guna bagi masyarakat,” katanya.
Khofifah juga menyampaikan dukungannya terhadap program inklusi keuangan OJK yang menjangkau semua lapisan masyarakat dengan memegang prinsip “No One Left Behind” untuk memastikan seluruh masyarakat dapat maju, tumbuh, dan tangguh secara bersama-sama.
“Semoga puncak Bulan Inklusi Keuangan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat dan meneguhkan seluruh potensi yang ada di Jawa Timur, serta menjadi inspirasi bagi provinsi lain di Indonesia,” harapnya.
Detail Kegiatan: Financial Expo 2025
Sebagai penutup dari serangkaian kegiatan BIK 2025, OJK menyelenggarakan Financial Expo (FinExpo) 2025 di Tunjungan Plaza 1, 2, 3, dan 6 Surabaya, yang berlangsung dari tanggal 23 hingga 26 Oktober 2025. FinExpo dirancang sebagai wadah kolaborasi antara berbagai Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), asosiasi, dan UMKM, dengan tujuan memberikan edukasi, konsultasi, serta layanan keuangan langsung kepada publik.
FinExpo 2025 telah dibuka secara resmi pada Kamis, 23 Oktober 2025 oleh Ketua Panitia FinExpo 2025 Wani Sabu, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi, serta Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Yunita Linda Sari. Acara dilanjutkan dengan Prosesi Harmoni Finansial sebagai simbol semangat sinergi keuangan nasional.
Rangkaian acara Bulan Inklusi Keuangan 2025 sendiri telah dimulai dengan kegiatan Road to BIK sepanjang September hingga Oktober 2025. Kegiatan ini melibatkan Kantor OJK Daerah, regulator, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan PUJK di seluruh wilayah Indonesia.
Capaian BIK 2025:
Selama periode pelaksanaan BIK 2025, data mencatat adanya:
- 5.182 kegiatan literasi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia.
- 10.874.634 peserta edukasi keuangan, yang menunjukkan peningkatan jangkauan peserta sebesar 67,87 persen dibandingkan BIK tahun sebelumnya.
Akses Keuangan Baru yang berhasil dibuka:
- 3,55 juta rekening perbankan baru;
- 1,47 juta rekening pinjaman perusahaan pembiayaan baru;
- 720 ribu akun fintech baru;
- 951 ribu polis asuransi baru;
- 643 ribu rekening pasar modal baru; dan
- 5,01 juta rekening pergadaian baru.
Selain itu, kegiatan BIK 2025 sukses menjangkau 180 Desa Tertinggal yang tersebar di 73 Kabupaten/Kota di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dari semua pihak terkait dalam memperluas jangkauan layanan keuangan formal sekaligus memperkuat tingkat kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.(REL/Siong)
