seputar-Medan | Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan mengatakan, bantuan pembiayaan pendidikan masih akan dibutuhkan, sebab tahun 2021 mendatang, kondisi perekonomian Indonesia diperkirakan masih belum pulih.
“Bahkan diperkirakan akan terjadi resesi, dan ini tentu akan menyebabkan orang yang jatuh miskin makin banyak. Jumlah penerima bantuan harus ditambah jumlahnya,” kata politisi PDI-Perjuangan ini ketika dihubungi, Jumat (4/9/2020).
Menurutnya, penambahan anggaran itu diharapkan bisa menjaga konsistensi Kemendikbud dalam menyediakan dana untuk pembiayaan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu.
“Seperti PIP, bidikmisi mau pun berbagai beasiswa yang disiapkan,” kata Sofyan Tan
Selain menyiapkan bantuan bea siswa ini, Sofyan Tan juga meminta Kemendikbud untuk tetap memperhatikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), terutama untuk mahasiswa yang duduk di semester ganjil.
“Selaku anggota DPR Komisi X, saya minta perhatian ke mereka juga ada dan meningkat,” pintanya.
Begitupun, Komisi X DPR RI juga mengapresiasi penambahan anggaran yang telah dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendilkbud) hingga Rp 6 triliun lebih, atau dari Rp75 triliun menjadi Rp81,53 triliun
Seperti diketahui dalam rapat kerja terakhir dengan Kemendikbud yang berlangsung Kamis (3/9/2020) kemarin, Sofyan Tan yang mewakili Sumut 1 ini juga meminta agar Kemendikbud memperpanjang masa relaksasi sekolah memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), termasuk menambah unit cost dana BOS, terutama untuk SMK.
Pengelola sekolah terutama swasta menurut Sofyan masih akan kesulitan menbayar gaji guru karena jumlah siswa yang menunggak uang sekolah akan bertambah.
“Ini menurut saya menjadi wujud merdeka belajar, yang membebaskan sekolah untuk merdeka menentukan pilihan dana BOS akan digunakan untuk apa. Yang terpenting bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Dalam rapat kerja tersebut, Mendikbud Nadiem Makarim memaparkan, dari anggaran sebesar Rp81,53 triliun yang akan digunakan di 2021, sebanyak Rp27,26 triliun untuk Pembiayaan Pendidikan dan Rp1,49 triliun untuk Digitalisasi Sekolah.
Sementara untuk Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2,68 triliun, untuk Kurikulum dan Asesmen Kompetensi Minimum sebesar Rp1,48 triliun, sedangkan untuk Kampus Merdeka merdeka mendapat Rp733,7 miliar. (REL/Siung)
