Jakarta, SeputarSumut – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan bahwa Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Triwulan III Tahun 2025 tetap terjaga solid dan menjadi fondasi kuat bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia. KSSK, yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menyelenggarakan Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2025 pada Jumat, 31 Oktober 2025, untuk mengevaluasi kondisi terkini dan memperkuat sinergi kebijakan.
Menkeu Purbaya: Waspada Risiko Global, SSK Dukung Pertumbuhan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kondisi stabilitas meskipun tantangan global masih tinggi, terutama akibat dampak tarif impor AS dan pelemahan pasar tenaga kerja AS yang mendorong The Fed memangkas FFR menjadi 3,75%-4,00%. IMF merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 3,2%.
“Stabilitas Sistem Keuangan triwulan III tahun 2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan terus mewaspadai berbagai risiko global. KSSK sepakat untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga dalam upaya memastikan agar SSK senantiasa terjaga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (03/11/2025) pada Hasil Rapat Berkala KSSK IV.
Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia menguat. Pada Triwulan III 2025, konsumsi rumah tangga dan investasi terjaga baik. Penjualan ritel September 2025 tumbuh 5,8% yoy dan PMI Manufaktur mencapai 50,4. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara full year 2025 diproyeksikan tumbuh hingga 5,2%.
Di tengah tekanan global, APBN menjalankan peran strategis meredam guncangan. Defisit APBN terkendali di level 1,56% terhadap PDB (Rp371,5 triliun). Pemerintah juga menggulirkan paket stimulus ekonomi, termasuk 8 program akselerasi 2025 senilai Rp15,7 triliun, serta insentif PPN DTP atas penjualan rumah yang diperpanjang hingga 31 Desember 2027.
Gubernur BI Perry Warjiyo: Bauran Kebijakan Pro-Stabilitas dan Pertumbuhan
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk mendukung pertumbuhan. Kebijakan moneter BI diarahkan pada keseimbangan “pro-stability and growth.”
“BI menurunkan BI-Rate pada bulan Juli, Agustus, dan September 2025 masing-masing sebesar 25 bps sehingga pada September 2025 menjadi 4,75%. Keputusan ini sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga tetap rendahnya prakiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5±1% dan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya,” kata Gubernur Perry Warjiyo.
Ketahanan eksternal tetap terjaga dengan cadangan devisa kuat 148,7 miliar dolar AS per akhir September 2025. Rupiah kembali menguat pada 31 Oktober 2025 di level Rp16.630 per dolar AS, didukung kebijakan stabilisasi BI.
BI juga memperkuat kebijakan makroprudensial, termasuk melalui Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang total insentifnya mencapai Rp393 triliun, serta melanjutkan kebijakan sistem pembayaran melalui perluasan implementasi QRIS antarnegara.
Ketua OJK Mahendra Siregar: SJK Kuat, Kredit Tumbuh Solid
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar melaporkan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) nasional terjaga, didukung permodalan dan likuiditas yang memadai.
“Stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) nasional terjaga stabil di tengah masih tingginya ketidakpastian geopolitik dan tensi perdagangan global, didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang manageable, serta kinerja SJK yang stabil,” jelas Mahendra Siregar.
Kredit perbankan pada September 2025 mencatat pertumbuhan stabil sebesar 7,70% yoy menjadi Rp8.162,82 triliun. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,24% dan CAR di level tinggi 26,15%. Pasar saham juga menunjukkan kinerja positif, dengan IHSG ditutup di level 8.163,88 per 31 Oktober 2025.
OJK mengambil langkah strategis dengan menerbitkan POJK tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM dan meminta bank melakukan pemblokiran terhadap ±25.912 rekening untuk mendukung pemberantasan judi online.
Ketua LPS Anggito Abimanyu: Penjaminan Simpanan dan Polis Asuransi
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu fokus pada efektivitas penjaminan simpanan dan persiapan mandat baru penjaminan polis asuransi.
“LPS terus mengawal pelaksanaan kebijakan penjaminan simpanan berjalan efektif dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung SSK. Hingga September 2025, cakupan penjaminan simpanan LPS tetap di atas 90% dari total rekening perbankan nasional,” ujar Anggito Abimanyu.
Cakupan penjaminan simpanan LPS mencapai 99,94% dari total rekening bank umum. LPS juga telah menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sebesar 25 bps menjadi 3,50% untuk simpanan Rupiah di bank umum. Sesuai mandat baru, LPS mengintensifkan persiapan pelaksanaan program penjaminan polis asuransi yang diharapkan diaktivasi sebelum tahun 2028.
Komitmen KSSK
KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi potensi risiko dan memperkuat coordinated policy response. Seluruh anggota juga berkomitmen menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan amanat UU P2SK demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(REL/Siong)
