seputar-Medan | Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobby Nasution menyinggung sosok mertuanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika membahas pembangungan di Kota Medan selama dirinya menjabat.
“Kok bisa bangun sana, bangun sini, kalau katanya dikasih sama pemerintah pusat, ‘oh iya lah menantunya Mulyono’,” kata Bobby menirukan ucapan nyinyir sejumlah netizen saat kampanye di hadapan relawannya Pendukung Sejati (Pasti) Bobby Nasution, Rabu (25/9).
Bobby tak menepis adanya kontribusi dari pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN). Namun ia menekankan bahwa porsi anggaran dari APBD juga sangat signifikan.
“Dana transfer untuk pembangunan kita berimbang ya, 46 persen dari APBD, 47 persen dari APBN, beda 1 persen saja. Jadi kok dibilang ya bisa dibangun lah, karena bantuan dari sana,” ujarnya.
Dengan anggaran APBD Rp6 triliun per tahun, Bobby mengklaim pembangunan di Medan selama 3,5 tahun menjabat. Beberapa proyek besar yang dikerjakan dengan dana APBD termasuk Stadion Teladan hingga Lapangan Merdeka.
“Stadion Teladan, pakai APBD sebagian. Lapangan Merdeka, full APBD, Islamic Center full APBD, (revitalisasi lapangan) Kebun Bunga Full APBD, underpass full APBD, overpass full APBD,” katanya.
Lebih lanjut, Bobby meminta masyarakat tak perlu khawatir jika dirinya terpilih tetapi mertuanya tidak menjabat lagi sebagai Presiden.
“Nanti ini kan udah enggak jadi menantu presiden lagi, udah enggak jadi presiden lagi, ke depan jadi gubernur nanti, enggak ada itu yang bisa dibangun? Pembangunan di Medan, anggaran kami pakai APBD,” katanya.
Bobby membandingkan kondisi pembangunan di Kota Medan dengan Sumatera Utara. Ia menilai pembangunan di Sumut tak terlihat sama sekali meski memiliki anggaran sebesar Rp15 triliun per tahun.
“Ya kalau kali 5 tahun menjabat, saya bilang gak usah kalikan Rp15 triliun lah, kalikan Rp10 triliun saja, Rp5 triliun untuk gaji ASN. Kali Rp10 triliun, kalau 5 tahun menjabat, berarti sudah ada Rp50 triliun. Masa Rp50 triliun di Sumut, nggak keliatan apa-apa?,” ujarnya.
“Harus kita sampaikan ke masyarakat, itu uang bukan uang gubernur, bukan uang wakil gubernur, tapi uang masyarakat yang dititipkan untuk dibangun oleh gubernur dan wakil gubernur dan jajarannya,” katanya. (cnnindonesia)
