Washington DC – Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diumumkan oleh pengusaha Amerika Serikat (AS) melonjak ke level yang tidak terlihat sejak dua resesi terakhir. Angka itu diperparah PHK massal oleh pemerintah federal sejak Donald Trump resmi menjabat Presiden AS.
Dilansir Reuters, Kamis (6/3/2025), kontrak kerja pegawai pemerintah federal yang dibatalkan dan kekhawatiran perang dagang memberikan tanda paling jelas tentang dampak kebijakan pemerintahan Trump terhadap pasar tenaga kerja.
Perusahaan penempatan kerja global Challenger, Gray & Christmas mengatakan PHK yang direncanakan melonjak 245% menjadi 172.017 pada bulan lalu. Angka itu merupakan level tertinggi sejak Juli 2020 ketika ekonomi dilanda pandemi COVID-19.
Selain itu, jumlah tersebut merupakan total tertinggi pada bulan Februari sejak Resesi Hebat 16 tahun lalu. Pemerintah dianggap bertanggung jawab atas sebagian besar PHK, dengan Challenger melacak 62.242 PHK yang diumumkan oleh pemerintah federal dari 17 lembaga berbeda.
Pemerintah telah memberhentikan sekitar 62.530 pekerja dalam dua bulan pertama tahun ini. Jumlah itu meningkat 41.311% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.
“Ketika PHK massal terjadi, staf yang tersisa sering kali merasa tidak nyaman dan tidak pasti,” kata Wakil Presiden Senior di Challenger, Gray & Christmas, Andrew Challenger.
“Kemungkinan lebih banyak pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela sangat tinggi,” sambungnya.
Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin miliarder teknologi Elon Musk sedang memangkas belanja publik, tindakan yang mengakibatkan pembekuan dana, pemotongan belanja besar-besaran, dan pemecatan ribuan pekerja pemerintah federal, termasuk ilmuwan dan penjaga hutan. Trump menggambarkan pemerintah federal sebagai pemerintah yang membengkak dan boros.
Seorang hakim federal minggu lalu memblokir sementara pemerintahan Trump untuk memerintahkan Departemen Pertahanan dan lembaga federal lainnya untuk melakukan pemecatan massal terhadap ribuan karyawan yang baru dipekerjakan. Kontraktor pemerintah federal juga terjebak dalam baku tembak DOGE, yang memperluas PHK ke sektor swasta.
Tarif yang telah diterapkan atau diancam oleh Gedung Putih juga menambah jumlah perusahaan yang memulangkan pekerjanya bulan lalu. Challenger mengatakan ‘dampak DOGE’ menjadi alasan utama pemutusan hubungan kerja dan disalahkan atas 63.583 PHK, yang terkait langsung dengan tenaga kerja federal dan kontraktor.
Dampak hilir DOGE, seperti hilangnya dana untuk lembaga nirlaba swasta, menyebabkan 894 PHK lainnya. Sebagian besar PHK federal terjadi di Washington DC, yang telah kehilangan 61.795 pekerjaan sepanjang tahun ini dibandingkan dengan hanya 60 pada tahun 2024.
Di luar pemerintahan, ada PHK di industri ritel, teknologi, layanan, dan produk konsumen. PHK pemerintah federal diperkirakan tidak akan muncul dalam laporan ketenagakerjaan bulan Februari, yang dijadwalkan untuk dirilis pada hari Jumat, karena pembersihan terjadi di luar minggu survei.
Namun, pembekuan perekrutan dan pendanaan dapat berdampak pada ketenagakerjaan pemerintah dan kontraktor. Survei Reuters terhadap para ekonom menunjukkan bahwa jumlah pekerja nonpertanian kemungkinan meningkat sebanyak 160.000 setelah naik sebanyak 143.000 pada bulan Januari. Tingkat pengangguran diperkirakan tidak berubah pada 4,0%. (CNN)
