New Delhi – India meminta permintaan maaf dari raksasa media sosial (medsos) Meta atas komentar CEO-nya, Mark Zuckerberg mengenai pemilihan umum di negara itu tahun lalu.
New Delhi juga menyatakan akan memanggil perwakilan Meta untuk menghadiri rapat komite parlemen dalam beberapa hari ke depan.
“Informasi yang salah di negara demokrasi mana pun merusak citra negara. Organisasi itu harus meminta maaf kepada parlemen India dan rakyat di sini atas kesalahan ini,” tulis Nishikant Dubey, ketua komite parlemen untuk komunikasi dan teknologi informasi, di platform media sosial X.
Pernyataan tersebut muncul setelah Zuckerberg mengatakan dalam sebuah siniarbersama pembawa acara TV Amerika Joe Rogan bahwa Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa kalah dalam pemilu tahun lalu karena pandemi COVID-19.
“Saya berpikir reaksi terhadap COVID mungkin menyebabkan runtuhnya kepercayaan pada banyak pemerintah di seluruh dunia, karena 2024 adalah tahun pemilihan umum besar di seluruh dunia. Dan Anda tahu, ada banyak negara — India, seperti banyak negara lain — yang mengadakan pemilu, dan pada dasarnya semua petahana kalah,” katanya.
Menteri Teknologi Informasi India, Ashwini Vaishnaw, pada Senin (13/1) mengatakan klaim Zuckerberg yang menyatakan bahwa sebagian besar pemerintah petahana, termasuk India, kalah dalam pemilu 2024 pasca-COVID adalah tidak benar secara fakta.
“Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, India menyelenggarakan pemilu 2024 dengan lebih dari 640 juta pemilih. Rakyat India menegaskan kembali kepercayaan mereka pada NDA (Aliansi Demokratik Nasional) yang dipimpin oleh PM Narendra Modi,” katanya.
Partai BJP yang dipimpin Modi kehilangan suara mayoritas dalam pemilu yang diadakan tahun lalu dan kini memimpin pemerintahan dengan dukungan sekutu-sekutu kecil di bawah payung NDA.
India memiliki jumlah pengguna media sosial yang sangat besar dan banyak yang mengeluh bahwa akun media sosial mereka telah dilarang di negara berpenduduk terbanyak di dunia ini.
Pada 2023, pemerintah India menginformasikan kepada parlemen bahwa antara Januari 2018 hingga Oktober 2023, mereka telah memblokir 36.838 URL media sosial di negara itu. (antara)
