Jakarta – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pernah menyampaikan gagasan pembentukan Partai Super Tbk kepada para relawannya. Jokowi kini menjelaskan apa itu Partai Super Tbk.
Jokowi menjelaskan Partai Super Tbk merupakan partai yang dimiliki semua anggota partai politik. Selain itu, Partai Super Tbk juga mempunyai konsep di mana pemilihan ketuanya dilakukan secara terbuka.
“(Partai Super Tbk) Partai yang terbuka, yang super terbuka yang nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya, dan itu betul partai milik bersama,” kata Jokowi, Rabu (5/3/2025).
Disinggung mengenai rencana membuat Partai Super Tbk, Jokowi menegaskan bahwa itu masih gagasan. Dan gagasan itu, kata Jokowi sudah diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Ini kan gagasan (membuat partai Super Tbk), kemudian sudah disambar oleh partai (PSI). Kalau partai semua partai menjadi Tbk kan bagus, partai modern,” bebernya.
“Partai Super Tbk yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodir oleh PSI yang kurang lebih menurut saya konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh apa PSI seperti itu,” lanjutnya.
Kayak PT, Bisa Dijual
Politikus PDIP Guntur Romli menyindir gagasan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai pembentukan Partai Super Tbk. Guntur menyebut konsep tersebut seperti perusahaan yang bisa diperjualbelikan.
“Kalau partai bisa jadi kayak PT Super Tbk, maka logikanya partai bisa diperjualbelikan seperti perusahaan. Partai dimiliki oleh yang punya saham mayoritas seperti di perusahaan. Partai prinsipnya adalah untung-rugi dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya seperti perusahaan,” kata Guntur kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).
Guntur menyebut PDIP tidak seperti ide Partai Super Tbk. Dia mengatakan PDIP tak bisa diperjualbelikan.
“Kalau bagi PDI Perjuangan partai bukan Super TBK yang bisa diperjualbelikan dan mencari keuntungan semata. Tapi jati diri partai adalah alat perjuangan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan UUD 45 dalam bingkai NKRI dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika dan wadah membentuk kader bangsa sebagai pelopor yang memperjuangkan ajaran Bung Karno,” ujarnya.
Guntur juga mengkritisi PSI yang disebut Jokowi sudah mengakomodir sistem Partai Super Tbk. Dia menyebut Ketua Dewan Pembina PSI sudah seperti raja.
“PSI itu mau terlihat demokratis saja, padahal kalau baca AD/ART PSI itu Ketua Dewan Pembina kekuasaannya obsolute, sudah kayak raja dan monarki,” ujarnya.
Bukan Perusahaan
Waketum PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menanggapi wacana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait gagasan pembentukan Partai Super Tbk. Cucun menilai partai bukanlah suatu perusahaan.
“Kalau dari kita, ya orang mau bikin partai silakan saja sesuai dengan aturan undang-undang yang ada, misalkan partai politik,” kata Cucun di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).
Cucun menyebut membuat partai mesti mengikuti ketentuan undang-undang. Menurutnya, membentuk sebuah partai adalah hak setiap warga negara.
“Nah, nggak bisa misalnya sekarang mau bikin partai tapi polanya bukan pola undang-undang di kita. Kan ada wacananya menggabungkan seperti Partai Super Tbk kayak gitu, ya ini kan bukan perusahaan,” kata Cucun.
Wakil Ketua DPR itu mempersilakan jika ada kajian ke depannya terkait gagasan partai tersebut. Menurut Cucun, hal itu bukanlah ranah PKB.
“Ya silakan (kalau dikaji) bukan kita, kalau kita sudah punya partai, ngapain dikaji. Yang mau bikin partai ya suruh kaji itu,” kata dia. (detik)
