Jakarta – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak menyusul insiden dugaan pemalakan di proyek PT Chandra Asri Alkali (PT CAA) di Cilegon, Banten oleh oknum Kadin Cilegon.
Pertemuan itu melibatkan Pemerintah Daerah Banten, Polda Banten, perwakilan Kadin, hingga direksi Chandra Asri.
Menurut Todotua, dirinya mendapat perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani untuk membereskan persoalan ini.
“Pertemuan ini memang dilakukan, diinisiasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi karena kami mendapat perintah dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri (Rosan) sekarang yang juga berada di luar untuk memfasilitasi terhadap kejadian insiden yang ada di wilayah Cilegon,” ujarnya dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).
Todotua menyatakan, pemerintah sangat menyesali kejadian yang terjadi di Proyek Strategis Nasional (PSN) itu.
Ia juga menyebut pemerintah akan menyerahkan kasus ini ke Polda Banten.
Todotua mengingatkan, pemerintah sedang berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% yang didorong juga oleh sektor investasi.
Dalam hal ini, kata dia, pemerintah harus bisa menjamin kondusivitas investasi di dalam negeri.
“Ini sudah beberapa bulan rame kita dengar bahwa terjadinya aksi-aksi, baik itu dari kelompok masyarakat maupun organisasi dan lain-lain yang itu cukup meresahkan mengganggu terhadap kegiatan iklim investasi,” tuturnya.
“Dan memang dengan kejadian yang ada di Chandra Asri ini menjadi suatu tonggak kita untuk benar-benar secara komprehensif dan kami juga dari pemerintah pusat, Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini untuk segera menyikapi ini dengan secara langsung,” tegas Todotua.
Sebelumnya, berdasarkan unggahan video akun X @Nenk**, sejumlah pihak yang diduga dari Kadin Cilegon hingga ormas setempat bertemu dengan perwakilan Chengda Engineering Co, kontraktor dari proyek pembangunan pabrik CA-EDC.
Dari unggahan tersebut terlihat seseorang yang mengenakan pakaian putih meminta hingga Rp 5 triliun.
“Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas, Rp 5 triliun untuk Kadin, Rp 3 triliun untuk Kadin,” sahut pria yang mengaku sebagai anggota Kadin Cilegon, dikutip Selasa (13/5/2025).(detik)
