Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengimbau masyarakat untuk migrasi dari kartu SIM fisik ke eSIM demi alasan keamanan.
“Per hari ini sudah kita keluarkan Permen 7 tahun 2025, jadi sudah ada payung hukum untuk melakukan ESIM. Kita tahu bahwa belum semua ponsel di Indonesia bisa melakukan itu, tapi bagi yang sudah bisa HP-nya kita dorong untuk melakukan migrasi ke eSIM,” kata Menkomdigi Meutya Hafid dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri tentang eSIM dan Pemutakhiran Data di Jakarta, Jumat (11/4).
Meutya mengaku banyak mendapat masukan dan kritikan terkait masalah keamanan data. Menurutnya, eSIM bisa menjadi salah satu solusi dalam menangani masalah tersebut.
Salah satu masalah keamanan yang bisa diselesaikan oleh eSIM, kata Meutya, adalah terkait penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi syarat pendaftaran nomor seluler.
“Maka dengan pendaftaran eSIM, dengan dilengkapi teknologi biometrik ini bisa tereduksi dengan signifikan,” terangnya.
Pemanfaatan eSIM sendiri disebut sebagai keniscayaan. Pada 2025, perangkat yang mendukung teknologi ini secara global diperkirakan mencapai 3,4 miliar unit.
Cara Aktivasi eSIM di Ponsel Baru dan Lama Tanpa Perlu ke Gerai
Meski mengimbau masyarakat untuk migrasi ke eSIM demi memperkuat keamanan, Meutya tidak menjadikannya sebagai kewajiban.
Namun, ia menyebut insentif dan keuntungan yang dirasakan masyarakat ketika beralih ke eSIM harusnya bisa menjadi dorongan.
“Ini adalah untuk pengamanan data yang lebih baik, security yang lebih baik untuk melawan scam, untuk melawan phishing, kemudian juga ketika registrasi dengan biometrik ini juga bisa menghindari NIK-NIK yang saat ini banyak digunakan atau banyak laporan bahwa digunakan oleh orang lain,” jelasnya.
Lebih lanjut, Meutya menyebut penyalahgunaan NIK sebagai salah satu masalah yang masih membayangi industri telekomunikasi. Meutya bahkan mendengar ada satu NIK yang dipakai untuk registrasi 100 nomor.
“Karena kami memantau bahwa ada kadang-kadang satu NIK bisa 100 nomor dan ini rentan digunakan untuk kejahatan-kejahatan. Atau orang yang NIK-nya dicuri untuk melakukan kejahatan. Lalu jadi dia diminta pertanggungjawaban terhadap kejahatan yang bukan dilakukan olehnya,” tandasnya.(CNN)
