seputar-Jakarta | Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) meminta supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan semua penyelenggara negara untuk netral di Pemilu 2024 demi penguatan kualitas demokrasi di Indonesia.

“Demi penguatan kualitas demokrasi, semua penyelenggara negara, termasuk presiden, harus netral dalam Pemilu. Para penyelenggara negara tidak boleh berpihak pada salah satu pasangan calon,” bunyi keterangan resmi Sidang MPL-PGI, Kamis (1/2/2024).

Sidang MPL-PGI menyoroti ada gejala kesuraman demokrasi di Indonesia imbas momen politik elektoral yang sedang berlangsung. Terutama terkait makin hilangnya etika politik para penyelenggara negara.

Karena itu, Sidang MPL-PGI juga meminta para penyelenggara negara untuk tunduk pada konstitusi dan menjaga nilai etis bangsa. Bagi mereka, nilai etis dan moral melampaui sekedar kepatuhan pada hukum.

Sidang MPL-PGI juga menyerukan kepada umat Kristiani di Indonesia untuk bekerja sama dengan berbagai unsur masyarakat sipil mengawal pelaksanaan Pemilu. Tujuannya agar Pemilu berjalan tanpa tekanan dan kecurangan, termasuk dalam bentuk politik uang.

“Umat Kristiani Indonesia turut bertanggung-jawab atas pelaksanaan Pemilu secara damai, sukacita, bebas, jujur dan adil. Lebih dari itu gereja-gereja di Indonesia perlu terlibat dalam pendidikan politik secara berkelanjutan untuk memperkuat mutu demokrasi bangsa,” bunyi keterangan Sidang MPL-PGI tersebut.

Di Pilpres 2024, keberpihakan Presiden Jokowi dipertanyakan. Sebab, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka ikut serta sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Jokowi pernah menyampaikan presiden boleh berpihak dan berkampanye. Menurutnya, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. (cnnindonesia)