Jakarta – Maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengakibatkan daya beli di masyarakat kian melemah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Departemen Pengelolaan Moneter & Aset Sekuritas (DPMA) Bank Indonesia (BI) Erwin Gunawan Hutapea dalam acara Efektivitas Kebijakan Moneter Pro-market untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah di Kantor BI, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).
“Pasti impact-nya ya akan ke pertumbuhan ekonomi ya, karena PHK itu di satu sisi akan mempengaruhi daya beli, yang ujungnya kan konsumsi ya. Sementara kita tahu dalam situasi seperti sekarang, di mana kita sama-sama sepakat rasanya bahwa perdagangan dunia akan terpengaruh sehingga ekspor juga pasti tak mudah,” katanya.
Terlebih saat ini, Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif impor ke Indonesia sebesar 32%. Erwin mengatakan tarif tersebut akan mempengaruhi kinerja perusahaan di Indonesia yang berorientasi terhadap ekspor. Hal ini lantaran karena harga yang bakal terkoreksi.
Meskipun saat ini pemerintah tengah melakukan negosiasi dengan AS, serta melakukan diverifikasi pasar, namun hal ini membutuhkan waktu.
“Kemudian pertanyaannya ekonominya, korporasinya masih mampu nggak dengan sebut saja penjualan yang mulai terpengaruh misalnya gitu ya. Masih mampu nggak menahan beban yang ada? Kalau dia nggak mampu kan akan terjadi layoff,” katanya.
Erwin mengatakan, tantangan tersebut tidak hanya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, melainkan juga terhadap nilai tukar rupiah.
Meskipun dampak ini tidak terjadi secara langsung, akan tetapi dampak pertumbuhan ekonomi ini akan dinilai oleh pelaku pasar.
“Itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Ya mungkin nggak direct hubungannya dengan nilai tukar ya, tapi mungkin dari bagaimana kemudian orang akan melihat pertumbuhan ekonomi kita,” katanya. (detik)
