Jakarta – Pemerintah Indonesia hari ini resmi melaksanakan program makan bergizi gratis untuk seluruh pelajar di 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di wilayah Indonesia. Sementara program makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita akan dimulai pada 9 Januari 2025 untuk wilayah DKI Jakarta.
“Untuk ibu hamil akan dimulai 9 Januari 2025,” kata Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di SD Barunawati Palmerah, Senin, (6/1/2025).
Teguh menyampaikan bahwa saat ini di wilayah DKI Jakarta sudah ada 4 SPPG yang mendistribusikan makan bergizi gratis ke 41 sekolah dengan jumlah sebanyak 12.054 porsi makan bergizi.
“Insyaallah sampai akhir Januari ini akan bertambah 13 SPPG. Jadi nanti akan ada 17 SPPG yang diharapkan tahun ini mencapai 153 SPPG,” kata Teguh.
Ditempat yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi menjelaskan bahwa pendistribusian terkait makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita akan dilakukan melalui Posyandu dengan menggunakan 2 skema.
Skema pertama yakni petugas Posyandu melakukan kunjungan ke penerima manfaat untuk memberikan makan bergizi secara langsung. Skema kedua yakni ibu-ibu penerima manfaat datang langsung ke titik distribusi makan bergizi gratis.
“Tapi skema dua ini tidak bisa dilakukan oleh ibu-ibu yang kehamilannya besar ya,” katanya.
Dedek menjelaskan bahwa pendistribusian makan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita akan sangat melibatkan kader Posyandu. Di mana mereka nanti bertugas untuk menjemput wadah maka bergizi gratis ke rumah-rumah penerima manfaat.
“Program ini juga sekaligus merupakan satu bagian dari aktivasi besar-besaran Posyandu di seantero Indonesia,” katanya.
Adapun terkait menunya, Dedek mengatakan tidak ada patokan khusus menu tersebut harus diisi ayam, daging, nasi dan lainnya. Ia mengatakan pemerintah memprioritaskan menu makanan bergizi yang disediakan untuk balita, siswa SD, SMP, SMA, Ibu hamil dan ibu menyusui sudah terpenuhi Asupan Kandungan Gizinya.
“Jadi di sini tidak ada patokan menu, yang ada hanya standar menu dan standar tata kelola limbah berkelanjutan. Artinya wajib susu itu nggak ada, wajib daging tidak ada. Semua tergantung kepada daerah-daerah masing-masing terkait sumber daya alamnya dan kebiasaan masyarakat memenuhi kebutuhan gizinya,” katanya. (detik)
