Jakarta – Uang kas pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp 86,85 triliun mengendap di bank. Jumlah itu merupakan yang terendah dalam empat tahun terakhir.
“Per 31 Desember 2024 lalu, dana Pemda di perbankan tercatat Rp 86,85 triliun. Ini adalah yang terendah selama empat tahun terakhir kita pantau,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazar, Kamis (13/3/2025).
Suahasil merinci jumlah uang kas pemda yang mengendap di bank. Jumlah tersebut disebutnya menunjukkan tren yang terus membaik dengan rincian tahun 2021, jumlah dana yang mengendap mencapai Rp 113,38 triliun, lalu pada 2022 angkanya naik ke posisi Rp 123,74 triliun.
Namun pada 2023 angkanya turun ke posisi Rp 96,87 triliun, hingga akhirnya di 2024 dana Pemda yang mengendap di perbankan sebesar Rp 86,85 triliun. Menurutnya, angka ini menandakan bahwa Pemda telah mampu membelanjakan anggarannya.
“Di sisi lain kita juga mencatat bahwa dana yang lebih rendah ini karena penerapan syarat salur yang lebih baik selama 2024 dan kebijakan treasury deposit facility (TDF) terutama menggunakan TDF untuk kurang bayar DBH yang biasanya dihitung menjelang akhir tahun,” terangnya.
Suahasil menambahkan, untuk tahun 2023 ada TDF sebesar Rp 45 triliun. Sedangkan pada tahun 2024, nilainya sebesar Rp 13 triliun dari kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH).
“Ini dana yang menjadi milik Pemda, namun dapat digunakan sewaktu-waktu jika Pemda memerlukan untuk penggunaannya dengan tata kelola yang berlaku,” kata dia.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja Transfer ke Daerah pada bulan Februari mencapai Rp 136,6 triliun atau 14,9% dari total pagu. Ini lebih tinggi dibandingkan penyaluran sampai dengan Februari tahun 2024 yang hanya mencapai waktu itu Rp 134,7 triliun.
Rincian berdasarkan kelompok transfernya, untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 86,6 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu Rp 82,6 triliun. Lalu Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Rp 30,3 triliun, tinggi dibandingkan tahun lalu Rp28,6 triliun.
Lalu DBH juga telah disalurkan Rp 13,8 triliun dan Dana Desa juga dengan salur yang terus dipenuhi oleh pembangunan dan pemerintahan daerah disalurkan Rp 5,9 triliun.
“Kita memperkirakan bulan Maret ini akan ada penyaluran lagi sebesar Rp 57,1 triliun terutama untuk mendukung layanan publik seperti sekolah, puskesmas, lalu DAK Non-Fisik, bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional kesehatan, serta untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui DAU,” terang Suahasil. (detik)
