Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dr Sofyan Tan angkat jempol dan mengapresiasi kinerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang tetap mempertahankan anggaran program penting seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta beberapa anggaran terkait kesejahteraan pegawai, guru dan dosen tidak terkena dampak efisiensi anggaran.
“Saya angkat jempol (apresiasi) pada kementerian bahwa program-program yang menyangkut kesejahteraan pegawai, guru, dosen, tetap mendapat prioritas tidak dilakukan pemotongan. Sekaligus juga menyangkut tentang bantuan-bantuan sosial (PIP dan KIP Kuliah) tetap sesuai dengan apa yang diusulkan,” ungkap Sofyan Tan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kementerian Kebudayaan di Gedung DPR RI, Rabu (12/2).
Begitu pun Sofyan Tan mengungkapkan keprihatinannya terhadap pemotongan anggaran yang dialami ketiga Kementerian tersebut dengan tujuan untuk efisiensi. Karena ketiga kementerian ini sangat menyangkut peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sebagai titik tolak menuju Indonesia emas 2045.
“Kalau terjadi terus-menerus pemotongan maka kita akan menjadi Indonesia cemas 2045,” ujarnya.
Dia pun yakin ketiga Menteri sesungguhnya berat hati untuk melakukan pemotongan anggaran pada beberapa program kegiatan yang sudah direncanakan. Namun karena kondisi ekonomi Indonesia yang mengharuskan seluruh Kementerian melakukan efisiensi, maka PDI Perjuangan dalam hal ini memahami langkah tersebut demi kemajuan bangsa.
Tukin Dosen Belum Terealisasi, Sertifikasi Terancam
Sofyan Tan dalam kesempatan itu memberikan beberapa catatan penting terkait usulan tunjungan kinerja (tukin) dosen yang belum terlihat dalam anggaran.
Padahal sebelumnya sudah disampaikan bahwa tukin dosen sudah diusulkan dan mendapatkan lampu hijau untuk disetujui masuk dalam anggaran 2025.
“Paparan Menteri sebelumnya sudah mengusulkan dan telah mendapatkan lampu hijau tentang tukin sebesar Rp2,5 T. Saya jadi was-was sedangkan yang sudah pasti saja bisa hilang, apalagi ini yang baru dijanjikan dan belum tertulis,” kata Sofyan Tan.
Sofyan Tan mengingatkan dengan anggaran Rp2,5 triliun sesungguhnya itu hanya bisa menampung anggaran untuk sekitar 30ribu dosen. Sementara ada 80ribu lebih dosen yang membutuhkannya. Kondisi tersebut cukup memprihatinkan mengingat gaji dosen di Indonesia masih yang terendah di ASEAN.
Begitu juga dengan sertifikasi dosen yang terancam tidak dapat dibayarkan bagi yang baru lulus. Ini tentu akan menjadi kekhawatiran serius mengingat sudah banyak dosen yang sempat bergembira lulus sertifikasi namun anggarannya belum ada.
“Ini tentu tidak sesuai dengan Asta Cita Presiden dimana kita ingin meningkatkan SDM dan kesejahteraan dosen,” ujarnya.
Sofyan Tan berharap kondisi ini dapat disadari Menteri Keuangan bahwa program yang ada di ketiga Kementerian ini sangat penting untuk mendapatkan penambahan anggaran agar dapat terpenuhi semua yang masih kekurangan.
(Siong/REL)
