Jakarta – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal mulai menerpa industri perhotelan imbas kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Arya Pering Arimbawa mengatakan sebagian hotel bergantung pada acara dan kunjungan kerja pemerintah.
Berita Ekonomi: Buntut Efisiensi APBN, Industri Hotel Mulai Diterpa Gelombang PHK
Dengan kebijakan efisiensi, mereka otomatis harus menekan biaya operasional, termasuk gaji pegawai.
“Pasti mengurangi lagi tenaga kerja. Langkah awalnya tadi, tenaga harian atau tenaga casual. Dan nantinya pasti menjadi unpaid leave beberapa karyawan,” ujar Arya pada jumpa pers di Jakarta, Selasa (4/4).
IHGMA menaungi sekitar 1.000 hotel dari Aceh hingga Papua. Mereka menggelar survei dengan sampel 315 hotel untuk mengetahui dampak efisiensi anggaran terhadap perhotelan.
Hasilnya, pengusaha-pengusaha hotel bintang tiga mengaku pendapatan mereka turun hingga 100 persen. Senada, hotel bintang empat terdampak dengan pendapatan menurun sampai 60 persen.
“Terutama pada bintang empat yang melaporkan potensi kerugian lebih dari Rp3 miliar per hotel selama efisiensi dilakukan, per satu hotel,” ujar Wakil Ketua Umum IHGMA Garna Sobhara Swara.
Garna mengatakan kerugian itu merembet ke berbagai hal. Misalnya, hotel-hotel mengurangi pembelian pasokan dari ratusan supplier, mulai dari bahan makanan hingga keperluan hotel.
Selain itu, pengusaha hotel juga mulai mengurangi pegawai. Menurutnya, gelombang PHK akan membesar bila efisiensi anggaran dilanjutkan.
“Jika kondisi tidak membaik, mempertimbangkan PHK secara umum, jumlah karyawan terdampak bisa berkisaran kurang lebih 10 sampai dengan 50 orang di hotel menengah atau lebih banyak lagi di hotel yang lebih besar,” ucapnya.
IHGMA berharap pemerintah mau duduk bareng para pengusaha hotel untuk menyikapi hal ini. Mereka ingin mengajukan beberapa usulan mengenai efisiensi anggaran.
Pertama, efisiensi dilakukan secara bertahap agar bisa disertai evaluasi dampak. Kedua, insentif pengurangan pajak perhotelan. Ketiga, subsidi atau bantuan langsung perhotelan. Keempat, relaksasi kebijakan terkait operasional hotel.
Sebelumnya, Prabowo melakukan efisiensi anggaran. Dia menekan pada penghapusan kegiatan perjalanan dinas dan acara seremonial di hotel-hotel.
Prabowo mengklaim bisa menghemat anggaran lebih dari Rp300 triliun. Dia ingin melanjutkan kebijakan itu hingga menghemat Rp750 triliun. (CNN)
