Medan, SeputarSumut — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Tim Peneliti pimpinan Prof. Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H. Diskusi tersebut berlangsung di Ruang VIP 2 Aksara Kuphi, Kota Medan, sebagai bagian dari kajian bertajuk “Legal Framework for Digital Competition in Realising A Competitive, Efficient and Equitable Economy (Southeast Asia–European Union Study)”.
Agenda penelitian ini dirancang untuk merumuskan dan mengkaji pengembangan kerangka hukum persaingan usaha yang adaptif terhadap tantangan ekonomi digital, dengan memanfaatkan studi komparatif antara kawasan Asia Tenggara dan Uni Eropa.
Berita Ekonomi: KPPU Hadiri FGD Bahas Kerangka Hukum Persaingan Usaha Digital di Medan
Kolaborasi Lintas Disiplin Akademis dan Regulator
Selain menghadirkan Anggota KPPU Rhido Jusmadi sebagai narasumber utama, FGD ini turut melibatkan jajaran akademisi serta dosen di bidang Teknologi Informasi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Forum ini berfungsi sebagai wadah pertukaran gagasan lintas disiplin ilmu guna menelaah perkembangan teknologi digital beserta dampaknya pada kebijakan publik dan hukum persaingan usaha.
Kajian riset ini dilatarbelakangi oleh makin kompleksnya dinamika pasar digital yang diwarnai oleh model bisnis berbasis platform, penggunaan algoritma, pemanfaatan big data, hingga network effects. Di sisi lain, fenomena ini melahirkan berbagai potensi persoalan baru seperti penyalahgunaan posisi dominan, praktik self-preferencing, algorithmic collusion, serta tingginya hambatan masuk pasar bagi para pelaku usaha baru dan UMKM. Maka dari itu, penyusunan regulasi yang seimbang sangat dibutuhkan agar mampu memacu inovasi sekaligus memelihara persaingan usaha yang sehat.
Menjaga Keseimbangan Inovasi dan Prinsip Persaingan Sehat
Dalam sesi pemaparannya, Anggota KPPU Rhido Jusmadi menyampaikan bahwa kemajuan inovasi digital adalah sebuah keniscayaan yang tidak boleh terhambat oleh regulasi yang restriktif. Menurutnya, inovasi digital secara nyata memberikan berbagai nilai tambah berupa efisiensi, kemudahan aksesibilitas, dan terbukanya peluang ekonomi baru bagi masyarakat maupun pelaku bisnis.
Kendati demikian, Rhido menggarisbawahi bahwa pergerakan teknologi digital wajib tetap berjalan pada koridor persaingan yang sehat. Pengembangan algoritma pada setiap platform digital dinilai perlu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta tidak disalahgunakan untuk mendorong perilaku anti-persaingan seperti diskriminasi tanpa dasar, self-preferencing, maupun bentuk penyalahgunaan kekuasaan pasar lainnya.
Dukungan Kebijakan Pemerintah untuk Penguatan UMKM
Pada kesempatan berbeda, Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ridho Pamungkas memaparkan bahwa kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM pada era digital umumnya dipicu oleh keterbatasan skala bisnis, kapasitas produksi, penguasaan teknologi, akses data, hingga masih rendahnya tingkat literasi digital. Berbagai hambatan tersebut tidak selalu mengindikasikan adanya pelanggaran hukum persaingan usaha, melainkan menuntut intervensi kebijakan pemerintah yang proaktif demi meningkatkan daya saing UMKM di pasar digital.
Seluruh rangkaian diskusi FGD turut mengupas isu-isu strategis mencakup transparansi sistem algoritma, pemanfaatan big data, network effects, hambatan masuk pasar (entry barriers), hingga perumusan rekomendasi kebijakan hukum persaingan digital Indonesia yang adaptif tanpa mengekang laju inovasi.
KPPU berharap kontribusi aktif dalam kegiatan ini mampu melahirkan masukan substantif bagi perumusan kerangka hukum yang responsif terhadap dinamika ekonomi digital. Langkah ini sekaligus ditujukan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat, mendorong inovasi, serta menjamin kesempatan yang adil bagi UMKM untuk berkembang di tengah arus transformasi digital.(Siong)
