Jakarta, SeputarSumut – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti fenomena kenaikan harga jual beras, baik premium maupun medium, di pasar ritel. KPPU menilai pentingnya peran Perum Bulog dalam stabilisasi pasar, meskipun penguasaan pasokan beras oleh Bulog masih tergolong rendah.
Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perhimpunan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi), hingga Agustus 2025, produksi beras nasional mencapai 24,95 juta ton. Namun, Bulog hanya menguasai 17,2 persen atau sekitar 4,2 juta ton dari total produksi tersebut. Dari jumlah tersebut, lebih dari 99% merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Berita Ekonomi: KPPU Soroti Peran Bulog dalam Stabilisasi Harga Beras di Tengah Kenaikan Harga
Meski porsi penguasaan pasokan Bulog relatif kecil, KPPU menegaskan bahwa peranan Bulog tetap krusial untuk mempengaruhi pergerakan harga beras agar lebih stabil.
Pemantauan dan Survei Lapangan KPPU
KPPU terus memantau kondisi harga beras di lapangan. Menurut data Bapanas, harga beras premium dan medium di hampir seluruh wilayah Indonesia telah berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif, KPPU melakukan survei langsung ke berbagai tingkat rantai pasok, mulai dari penggilingan, distributor, hingga pasar pengecer. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kenaikan harga, termasuk kemungkinan adanya hambatan dalam rantai pasok atau praktik usaha yang dapat memengaruhi harga dan kualitas beras di pasar.
KPPU berharap temuan dari kajian ini dapat menjadi masukan penting bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha, untuk memperkuat koordinasi.
Dukungan Kebijakan untuk Peran Bulog
Dengan peran Bulog yang strategis sebagai pengelola cadangan pangan nasional, KPPU menilai perlu adanya peningkatan kapasitas dan dukungan kebijakan yang lebih kuat. Langkah ini diharapkan dapat membantu Bulog mengendalikan harga, menjaga kualitas beras yang beredar, dan memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat, sambil tetap menjaga kesempatan usaha yang adil bagi semua pihak.(REL/Siong)
