Jakarta, SeputarSumut — Langkah penguatan terhadap penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko, serta budaya integritas terus dipacu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Upaya ini diposisikan sebagai fondasi utama untuk membangun sektor jasa keuangan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing dalam rangka menyokong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Pernyataan komitmen tersebut ditegaskan dalam agenda Risk and Governance Summit (RGS) 2026 yang mengusung tema ‘Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity’ di Jakarta pada hari Selasa.
Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena menyampaikan pandangannya bahwa implementasi tata kelola yang kuat merupakan faktor kunci guna memastikan setiap kebijakan dapat berjalan efektif sekaligus memberikan kemanfaatan riil bagi publik. “Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” kata Sophia.
Dinamika lanskap risiko global menurut penjelasan Sophia saat ini melaju semakin cepat serta kompleks, sehingga menuntut institusi untuk terus memperkokoh tata kelola dan manajemen risiko. Sejumlah tantangan utama yang patut diantisipasi di antaranya mencakup risiko siber, penyalahgunaan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), pergeseran regulasi, ketidakpastian geopolitik, hingga persoalan perubahan iklim.
Sophia menilai bahwa posisi governance, risk, and compliance (GRC) kini tidak sekadar berfungsi sebagai alat pemenuhan kepatuhan semata, melainkan sudah bertransformasi menjadi pilar utama dalam menjaga daya tahan organisasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah penguatan GRC ini juga berjalan selaras dengan Asta Cita ketujuh Pemerintah yang menitikberatkan pada aspek penguatan reformasi birokrasi, aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Harapan besar disematkan oleh Sophia agar ragam pemikiran serta percontohan praktik terbaik yang muncul sepanjang gelaran RGS 2026 dapat diimplementasikan menjadi tindakan konkret untuk memperkuat tata kelola, menaikkan akuntabilitas, dan mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Pada momentum yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Ferry Irawan, menegaskan bahwa praktik tata kelola yang baik menjadi fondasi utama bagi kredibilitas kelembagaan, jaminan kepastian berusaha, serta peningkatan rasa percaya dari para investor. “Tata kelola yang baik bukan sekadar masalah kepatuhan, tetapi fondasi yang memperkuat kredibilitas kelembagaan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Ferry.
Ferry memberikan catatan tambahan bahwa konsep dari future-ready governance wajib mempunyai kemampuan untuk membaca dan mengantisipasi risiko sebelum berubah menjadi krisis. Hal ini menjadi krusial terutama di tengah eskalasi ketegangan geopolitik, fluktuasi pasar keuangan, serta hambatan rantai pasok global yang membuat karakter risiko kian rumit dan saling bertautan.
Sementara itu, pandangan dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah, menggarisbawahi bahwa proses transformasi digital harus diposisikan sebagai daya dorong untuk menaikkan produktivitas nasional dan level kesejahteraan masyarakat. “Digitalisasi bukanlah tujuan akhir. Digital merupakan pengungkit bagi seluruh sektor ekonomi. Karena itu, transformasi digital harus menjadi katalis peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat,” kata Edwin.
Menurut penilaian Edwin, penerapan tata kelola yang baik sama sekali tidak akan menghambat jalannya inovasi, melainkan justru menjadi landasan yang menumbuhkan rasa percaya, sehingga pemenuhan kepatuhan dapat bertindak sebagai motor penggerak bagi lahirnya inovasi yang berkelanjutan.
Rangkaian acara RGS 2026 ini menghadirkan dua sesi diskusi panel serta sesi GRC insight yang membedah seputar penguatan aspek transparansi organisasi sekaligus pembentukan budaya berbasis nilai (value-driven culture) guna menyokong kinerja yang berkelanjutan. Forum berskala besar ini mendatangkan para pakar serta praktisi bidang GRC dari lingkup domestik maupun internasional, termasuk di antaranya perwakilan dari Meta, Danantara Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, University of Antwerp, United Nations Office for Project Services (UNOPS), Orbis Business School, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Gelaran yang dilaksanakan lewat metode hybrid ini diikuti oleh lebih dari 20.000 peserta yang hadir secara luring maupun daring, yang melibatkan unsur pimpinan lembaga jasa keuangan, asosiasi profesi bidang GRC, pihak regulator, kalangan akademisi, serta jajaran pemangku kepentingan terkait lainnya.
Sebagai bagian dari wujud komitmen OJK dalam memacu pertumbuhan inovasi di sektor jasa keuangan, RGS 2026 turut memfasilitasi agenda Innovation Paper Competition Volume 2 yang mengangkat tema Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia’s Future. Ajang kompetisi ilmiah ini sukses menjaring sebanyak 408 karya ilmiah yang berasal dari 135 perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia, yang menjadi cerminan nyata dari tingginya minat generasi muda dalam ikut mengembangkan inovasi pada domain tata kelola, manajemen risiko, serta kepatuhan.
Lewat pelaksanaan agenda RGS 2026 ini, OJK menaruh harapan agar jalinan kolaborasi antara pihak regulator, pelaku industri jasa keuangan, wadah asosiasi profesi, kalangan akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dapat berjalan semakin erat demi membangun tata kelola yang efektif, memperkokoh ketahanan sektor jasa keuangan, serta mengawal pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.(REL/Siong)
