Medan – Anggota MPR/DPR RI Periode 2024-2029 dari Fraksi PDI Perjuangan dr Sofyan Tan menyampaikan agar perlunya mendudukkan pemahaman 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara dalam memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia yang dalam beberapa waktu terakhir telah terciderai.
“Mari kita refleksikan kembali, kita renungkan, kita dudukkan pemahaman tentang 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara ini. Agar sistem demokrasi kita kembali sehat, dengan tujuan mulia yakni kesejahteraan rakyat,” kata dr Sofyan Tan saat memberikan sambutan via zoom meeting pada Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara MPR RI bersama para pimpinan, pengurus dan anggota organisasi mahasiswa dari berbagai universitas di Aula Bung Karno, Yayasan Pendidikan Sultan Iskandar Muda (YPSIM), Jalan Sunggal, Gg Bakul, Medan, Rabu (4/12).
Sofyan Tan menjelaskan, setelah Pancasila sebagai landasan dan pondasi dasar dari 4 pilar berbangsa dan bernegara, Indonesia memiliki pilar kedua yakni UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang berfungsi sebagai dinding dan tembok yang kokoh untuk membatasi dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam konstitusi tegas disebutkan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kedaulatan atas kekuasaan tertinggi tersebut disalurkan, dijalankan, dan diselenggarakan dalam kehidupan bernegara dan dijamin melalui pemerintahan yang dibentuk. Gagasan atas pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan dalam sistem demokrasi yang berfungsi untuk membatasi seseorang, atau sekelompok orang berkuasa tanpa batas.
Namun sayangnya, sistem demokrasi saat ini sedang dalam kondisi tidak baik. Sejumlah elit politik dan penguasa sedang melemahkan fungsi-fungsi demokrasi sebagai sarana kedaulatan rakyat. Setelah dagelan politik pada proses tahapan Pemilu 2024 lalu, kali ini kita dipertontonkan dengan Pilkada Serentak yang diduga penuh dengan tindakan manipulatif. Dimana partisipasi pemilih sebagai wujud kedaulatan terkesan diabaikan dengan membiarkan banyak pemilih abstain datang ke TPS.
Ketidakdatangan pemilih ke TPS patut diduga bukan karena ada rasa apatisme atau pilihan golput. Bisa saja karena ada beberapa faktor teknis terkait tidak disebarkannya undangan memilih atau C Pemberitahuan sesuai waktu dan faktor non teknis yakni bencana banjir yang hampir dialami sebagain besar wilayah di Medan dan sekitarnya. Namun sayangnya pemungutan suara ulang atau pemungutan suara lanjutan akibat banjir hanya dilakukan di beberapa TPS. “Inilah bentuk pengabaian atas kedaulatan rakyat. Membiarkan rakyat tak bisa mengakses TPS pada hari pemilihan,” terangnya.
Karena itu lanjutnya, penting bagi semua pihak untuk merefleksikan kembali, apakah 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara sudah semakin kokoh berdiri atau sedang tergerogoti secara sistematik. Hak dan kedaulatan rakyat harus tegak dengan sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila serta UUD 1945.
Hadir dalam kegiatan Tenaga Ahli Anggota MPR/DPR RI Finche Kosmanto, Lisnawati Ginting, Maya Rangkuti dan Pandapotan Tamba. Serta peserta sejumlah pimpinan, pengurus serta anggota organisasi mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Medan dan Deli Serdang.
Tenaga Ahli Anggota MPR/DPR RI Lisnawati Ginting mengatakan demokrasi di Indonesia secara tegas diatur dalam konstitusi dasar yakni UUD 1945 dan berlandaskan Pancasila demi terwujudnya NKRI yang kokoh dalam menaungi prinsip Kebhinnekaan Tunggal Ika. Jadi, demokrasi di Indonesia ada pada 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara yang menjadi kekuatan tak terpisah.
“Untuk itu, jika prinsip demokrasi telah terciderai, maka bisa jadi ada pihak yang ingin mencoba menggerogoti pilar-pilar bernegara dan berbangsa yang selama ini telah terbangun,” kata Wakil Rektor Universitas Satya Terra Bhinneka itu.(Siong)
