Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperketat pengawasan penyaluran LPG 3 kg alias gas subsidi.
Rencananya, pelaksanaan pengawasan ini akan dijalankan badan yang selama ini ada atau bikin baru.
“Saya kan katakan bahwa harus ada lembaga yang mengawasi untuk LPG subsidi. Lembaga itu bisa BPH Migas atau lembaga lain, seperti lembaga ad hoc,” kata Bahlil saat ditemui wartawan usai acara Mandiri Investment Forum, Selasa (11/2/2025).
Bahlil mengatakan lembaga pengawas LPG 3 kg ini masih dalam tahap pembahasan agar tidak memakan banyak anggaran, namun bisa berjalan efektif.
“Nah, saya lagi merumuskan dengan tim mana yang lebih cocok agar tidak terjadi pemborosan anggaran tetapi subsidi dapat tetap sasaran, harus kita lakukan,” terangnya.
Bahlil menambahkan badan pengawas LPG 3 kg perlu diadakan agar pendistribusian tabung gas melon subsidi di tengah masyarakat betul-betul tepat sasaran.
“Karena subsidi itu untuk rakyat. Jadi harganya harus pas, volumenya harus pas, kemudian tidak boleh terjadi penyalahgunaan. Karena itu barang subsidi untuk rakyat,” tutur Bahlil.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut penyaluran LPG 3 kg bakal diawasi lebih ketat. Tugas tersebut akan diemban oleh badan pengawas, dalam hal ini BPH Migas.
Menurut Yuliot, saat ini BPH Migas bertugas melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.
“Jadi kita juga mau melihat itu dari sisi penugasan, kalau di regulasinya penugasan untuk pengawasan itu kan hanya minyak saja untuk di BPH Migas. Ya sementara kalau untuk pengawasan hanya melalui jaringan itu yang dilakukan pengawasan oleh BPH Migas,” ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).
“Jadi ya kita juga kalau bisa diintegrasikan seluruh pengawasan itu dilakukan oleh BPH Migas,” sambung Yuliot. (detik)
