Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan hingga Rabu (26/3) pukul 16.00 WIB kemarin, pihaknya sudah menerima 1.725 aduan terkait masalah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2025. Jumlah aduan ini diperkirakan dapat terus bertambah.
Dari jumlah tersebut sebanyak 989 aduan di antaranya terkait dengan THR yang belum dibayarkan, 370 aduan terkait nilai THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan. Kemudian 366 aduan sisanya terkait keterlambatan pembayaran THR.
Berita Ekonomi: 1.725 Aduan Terkait THR
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan seluruh aduan terkait THR ini akan diverifikasi dan diperiksa kembali kebenarannya oleh para pengawas ketenagakerjaan. Jika laporan tersebut terbukti benar, Kemnaker kemudian akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pemberi kerja atau perusahaan terkait.
“Nanti pengawas ketenagakerjaan yang juga melakukan pengecekan. Kalau memang ternyata laporan itu benar, maka nanti akan keluar nota pemeriksaan yang pertama kita beri 7 hari. Kalau tidak ada respons, kemudian nota pemeriksaan kedua 3 hari, kemudian lanjut dengan rekomendasi,” kata Yassierli saat ditemui wartawan di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (27/3/2025).
Yassierli menjelaskan jika pemberi kerja atau perusahaan terbukti melakukan pelanggaran, maka pihaknya kemudian akan mengeluarkan rekomendasi sanksi. Menurutnya sanksi yang diberikan mulai dari denda hingga rekomendasi terkait keberlanjutan usaha.
“Rekomendasi terkait dengan sanksi, ini kan regulasinya sudah clear ya, denda, kemudian sanksi administratif, sampai kemudian rekomendasi-rekomendasi terkait tentang kelangsungan perusahaan,” tegas Yassierli.
Sebagai informasi, dalam situs Kemnaker sudah dijelaskan perusahaan yang telat atau belum membayar THR akan dikenakan hukuman berupa denda sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Denda yang wajib dibayar bagi perusahaan yang terlambat membayar THR karyawan adalah sebesar 5% dari total THR.
“Ketika itu terlambat dibayar, maka dendanya adalah 5% dari total THR, baik itu secara individu atau pun nanti hitungnya per berapa jumlah pekerja yang tidak dibayar,” ujar Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang dikutip dari laman Kemnaker.
Adapun pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh. (detik)
