Medan, SeputarSumut — Ruang pertemuan di BBPPMPV BBL Medan, Jalan Setiabudi, pada Sabtu (6/6), berubah menjadi wadah penyampaian aspirasi yang mendalam mengenai masa depan pendidikan vokasi. Sesi tersebut dimanfaatkan oleh para instruktur pelatihan untuk menyuarakan secara langsung keluh kesah serta tantangan berat yang dihadapi oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tempat mereka bernaung.
Keluhan dari para instruktur yang datang dari berbagai daerah tersebut disimak secara saksama oleh dr Sofyan Tan, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Kehadiran legislator tersebut dalam agenda Diklat Peningkatan Kompetensi Instruktur LKP Tahun 2026 ini bukan sekadar menjalankan fungsi formal, melainkan juga menempatkan diri sebagai pendengar aktif bagi kegelisahan para pelaku vokasi.
Sorot Politik: Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan Soroti Minimnya Anggaran Pendidikan Vokasi dan Perjuangkan Nasib LKP di Forum BBPPMPV BBL Medan
“Hari ini yang berkumpul orang-orang hebat. Instruktur yang menentukan arah masa depan generasi bangsa, terutama di bidang teknologi sepeda motor dan jaringan komputer,” ujarnya membuka kegiatan.
Pernyataan senada dikemukakan oleh Sofyan Tan yang kala itu didampingi oleh Wiono selaku Ketua Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan dan LKP. Dirinya menggarisbawahi bahwa sektor vokasi memegang posisi sebagai garda terdepan dalam menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan, namun kenyataan di lapangan memperlihatkan sektor ini justru kerap kali dikesampingkan dalam prioritas.
Kondisi riil yang dialami institusinya dipaparkan secara langsung oleh Tabrani, seorang peserta perwakilan dari LKP Palembang, Sumatera Selatan. Dirinya mengungkapkan bahwa lembaganya harus beroperasi di tengah keterbatasan karena minimnya bantuan serta akses yang sangat terbatas, padahal biaya operasional harian terus berjalan.
“Kami tertatih-tatih. Kalau untuk satu program makan bergizi gratis bisa satu triliun per hari, mungkin 0,01 persen saja untuk LKP sudah sangat berarti,” ucapnya.
Persoalan infrastruktur yang memprihatinkan juga disuarakan oleh Ramadhan, instruktur dari LKP Aceh Tamiang. Ia melaporkan bahwa gedung tempat pelatihan mereka sudah dalam kondisi tidak layak pakai akibat hantaman bencana banjir bandang pada November 2025 silam, sehingga prasarana dan sarana praktik hampir tidak tersisa sama sekali. Selama ini kegiatan operasional terpaksa dijalankan menggunakan dana swadaya mandiri. Walau memahami bahwa kebijakan pemerintah saat ini masih memprioritaskan perbaikan gedung-gedung sekolah formal, ia tetap menaruh harapan adanya solusi konkret untuk pemenuhan sarana dan prasarana dasar.
“Setidaknya jika anggaran pemerintah belum ada, berikan LKP Aceh Tamian akses untuk mendapatkan bantuan sarpras dari pihak lain seperti swasta atau perusahaan yang dapat dikerjasamakan,” ungkapnya.
Kendala berbeda diutarakan oleh Zulkarnain, perwakilan LKP Deli Serdang, yang menghadapi benturan realitas keamanan saat ingin merealisasikan inovasi kreatifnya. Dirinya sempat merancang ide untuk mendirikan layanan bengkel mobile yang dapat dipanggil oleh warga ketika kendaraan mereka mogok di jalan raya, namun rencana tersebut terhambat oleh tingginya potensi kerawanan aksi kriminalitas begal di wilayah operasionalnya yakni Medan dan Deli Serdang.
“Jangan nanti niatnya mau bantu orang yang mogok di jalan, malah kita yang jadi perlu dibantu karena dibegal di jalan,” ungkapnya.
Sebuah usulan taktis kemudian diajukan oleh Zulkarnain agar aset-aset milik instansi pemerintah yang sudah tidak terpakai pasca-pengadaan barang dapat dihibahkan kepada LKP untuk dimanfaatkan sebagai alat peraga dan praktik siswa. Contoh konkretnya adalah kendaraan dinas bekas yang sudah ditarik dari operasional, yang dinilai akan sangat membantu para siswa dalam mempelajari mekanika serta pembongkaran mesin.
“Bagi mereka itu mungkin barang bekas, tapi bagi kami itu barang segar untuk praktik,” katanya.
Menanggapi seluruh masukan tersebut, Sofyan Tan memberikan atensi khusus dan membenarkan bahwa alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi sektor vokasi saat ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tanpa adanya sokongan finansial yang memadai dari pemerintah, keberlangsungan hidup LKP terancam runtuh, padahal lembaga ini mengemban fungsi krusial untuk membekali masyarakat dengan keahlian agar terhindar dari status pengangguran.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 ini meyakini bahwa keberadaan LKP yang aktif di setiap provinsi akan mampu menekan angka pengangguran secara signifikan, sebab para lulusannya dibekali kompetensi dasar untuk berwirausaha secara mandiri, membuka usaha perbengkelan, atau terserap ke dalam industri kerja.
Rekam jejak anggaran pelatihan di masa lalu turut diingat oleh Sofyan Tan, di mana pada rentang tahun 2023 hingga 2024 volumenya sempat menyentuh angka di atas Rp8 triliun. Pada masa tersebut, alokasi bantuan dapat diakses secara luas oleh banyak LKP, bahkan anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa mendapatkan fasilitas pelatihan gratis, namun porsi anggaran tersebut kini mengalami pemotongan dan beberapa di antaranya telah dihapus.
“Semua tergantung arah kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Guna menindaklanjuti keluhan tersebut, Sofyan Tan berkomitmen penuh untuk membawa seluruh problematika LKP, termasuk kondisi LKP di Aceh Tamiang, ke dalam forum pembahasan anggaran bersama jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebagai langkah alternatif andai anggaran negara masih terbatas, ia berjanji akan membantu menjembatani akses komunikasi dengan sektor swasta maupun mitra koleganya yang memiliki kepedulian untuk membantu, terlebih wilayah Aceh mempunyai ikatan emosional yang kuat bagi dirinya.
Paparan materi dari Sofyan Tan sebelum memasuki sesi diskusi juga menyoroti komparasi sejarah perkembangan negara Korea Selatan yang pada awal masa kemerdekaannya sempat menerima bantuan logistik pangan dari Indonesia. Menyadari keterbatasan komoditas sumber daya alam yang dimilikinya, negara tersebut memilih untuk tidak bertumpu pada sektor pertanian melainkan mengalihkan fokus utama pembangunan pada sektor pendidikan, khususnya jalur vokasi. Hasil dari konsistensi kebijakan tersebut kini dapat dilihat dari dominasi berbagai macam produk elektronik asal Korea Selatan, mulai dari pendingin ruangan (AC), televisi, hingga perangkat telepon seluler yang digunakan secara masif di rumah tangga Indonesia.
“Kita belum mengutamakan pendidikan. Vokasi yang mendidik orang menjadi pintar dan terampil kurang diperhatikan, padahal ini garda terdepan,” katanya.
Melalui forum ini, ia menaruh harapan besar agar pemerintah bersedia mengembalikan sektor pendidikan serta pelatihan ke dalam skala prioritas utama pembangunan nasional, sehingga penciptaan keterampilan yang berbasis kompetensi dapat menjadi pilar utama bagi penguatan daya saing bangsa.
Hingga sesi penutupan, suasana kegiatan pelatihan ini bergeser menjadi sebuah wadah penyaluran harapan tempat para instruktur menitipkan asa bagi masa depan anak didik mereka. Bagi Sofyan Tan, menampung tumpukan aspirasi dan keluhan dari lapangan ini tidak dipandang sebagai beban kerja, melainkan diakui sebagai sumber energi tambahan untuk terus memperjuangkan nasib sektor vokasi agar memperoleh porsi kebijakan yang adil dan tidak lagi dianaktirikan dalam sistem pendidikan nasional.(Siong)
