Medan, SeputarSumut — Antrean panjang pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Sumatra Utara berpotensi besar memicu lonjakan inflasi pada komoditas sembilan bahan pokok. Dampak buruk tersebut akan menjadi nyata jika gangguan pasokan dan antrean kendaraan angkutan barang di stasiun pengisian bahan bakar umum terus memburuk dalam jangka panjang.
Ekonom Sumatra Utara, Gunawan Benjamin, menyatakan bahwa fenomena tersebut sejatinya telah berlangsung lama di wilayah tersebut. Masalah ini juga bukan sekadar dampak ikutan pascakebijakan pemerintah yang secara resmi menaikkan harga Pertamax pada tanggal 15 Juni lalu.
Berita Ekonomi: Antrean Panjang Solar Subsidi di Sumut Ancam Picu Lonjakan Inflasi Sembako
“Sejauh ini dari hasil pemantauan saya, harga kebutuhan pangan pokok memang belum begitu terpengaruh,” tuturnya di Medan pada Senin, 22 Juni 2026.
Gunawan menjelaskan bahwa jika situasi ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya terbatas pada pembengkakan beban operasional para pelaku usaha angkutan semata. Menurutnya, ancaman kenaikan laju inflasi kini sudah berada tepat di depan mata.
Kepastian data tersebut diperoleh setelah dirinya melakukan diskusi mendalam serta observasi langsung dengan ikut menumpang kendaraan pengangkut sayur-mayur. Perjalanan tersebut dilakukan dari Pasar Induk Lau Cih di Medan Tuntungan menuju Kecamatan Tiganderket di Kabupaten Karo, yang kemudian dilanjutkan dengan pengamatan pada perusahaan jasa angkutan lain.
“Ada beberapa ancaman yang muncul jika kelangkaan terus terjadi. Pertama adalah ancaman inflasi, dimana para supir membutuhkan waktu tambahan perjalanan sekitar 3 jam, yang diperuntukan untuk mencari SPBU yang menjual solar serta menghabiskan sekitar 1.5 hingga 2 jam untuk antrian,” jelasnya.
Dia memberikan gambaran konkret bahwa tambahan waktu selama 3 jam untuk mencari bahan bakar saat pengiriman komoditas pangan dari Kabupaten Karo menuju Pasar Induk akan berakibat fatal. Keterlambatan distribusi barang tersebut dipastikan memicu kenaikan harga jual di seluruh pasar tradisional kota Medan dan area sekitarnya.
Dalam kondisi normal tanpa kendala pengisian bahan bakar, truk dari wilayah produsen di pegunungan biasanya tiba di pasar sekitar pukul 23.00 hingga 02.00 dini hari. Sementara itu, para pedagang pengecer tradisional biasanya mulai berbelanja stok dagangan mereka sekitar pukul 01.00 hingga 03.00 pagi.
“Jika mereka harus mengantri untuk membeli BBM dan menghabiskan waktu selama 3 jam, keterlambatan tersebut sangat beresiko memicu kenaikan harga pada saat itu juga,” ujarnya.
Ancaman kedua muncul karena para pengemudi yang merasa frustrasi dengan antrean panjang sering kali terpaksa membeli bahan bakar minyak nonsubsidi. Jenis bahan bakar tersebut memiliki harga jual yang mencapai 3,4 kali lipat lebih mahal jika dibandingkan dengan Solar subsidi.
“Jelas disini ada kenaikan biaya transportasi yang berpeluang dikompensasi dengan kenaikan harga jual, sehingga endingnya akan memicu inflasi,” paparnya.
Faktor merugikan ketiga menyasar pada sektor penurunan tingkat produktivitas dari usaha jasa angkutan itu sendiri. Hambatan di stasiun pengisian bahan bakar memaksa armada pengangkut barang maupun penumpang antarprovinsi menghabiskan waktu tempuh perjalanan yang jauh lebih lama.
“Dimana setiap antrian menghabiskan waktu 1.5 hingga 2 jam, maka berpeluang membuat produktifitas perusahaan alami penurunan, dan tentunya menambah beban operasional dan mengurangi profitabilitas,” tuturnya.
Dampak buruk keempat yang berhasil diidentifikasi adalah terjadinya peningkatan pengeluaran riil dari para pengemudi yang terjebak di dalam jalur antrean. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, seorang sopir kedapatan menghabiskan jumlah rokok yang jauh lebih banyak selama waktu menunggu pengisian bahan bakar.
“Dan masih ada banyak kerugian lain yang ditimbulkan saat terjadi antrian panjang selama pengisian bahan bakar seperti menghabiskan lebih banyak waktu yang terbuang, penyusutan barang, pengeluaran tambahan, hingga keterlambatan pengiriman,” pungkasnya.(Siong)
