Medan, SeputarSumut – Perubahan drastis dalam pola ekonomi masyarakat Indonesia yang kini semakin masif bergerak ke arah digitalisasi menjadi perhatian serius dari Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan. Dalam sebuah acara Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Komisi X DPR RI di Medan, Senin (13/10), Sofyan Tan menyoroti bahwa pusat kegiatan ekonomi masyarakat telah bergeser dari kios atau toko fisik, dan kini banyak dilakukan di dalam lingkup rumah tangga.
“Bahkan ada yang mengatakan, pemasukan ibu-ibu kini lebih besar dari bapaknya. Mereka bisa live, posting keterampilan dari rumah, entah itu memasak, parenting, jualan online dan sebagainya. Ini yang disebut hidden economy,” ungkap Anggota Komisi X DPR RI itu.
Menyentuh sektor UMKM, Sofyan Tan menilai bahwa adopsi digital telah sepenuhnya mengubah cara kerja usaha kecil menengah. Ia memaparkan fenomena banyaknya mal yang sepi dan toko-toko yang tutup, di mana kini banyak pelaku usaha memilih hanya menyewa gudang dan melakukan penjualan sepenuhnya secara online.
Fenomena pergeseran ekonomi ini, menurutnya, harus dijawab melalui pendekatan ilmiah yang kuat, bukan sekadar asumsi belaka. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 harus dirancang lebih adaptif dan memiliki kemampuan untuk menjangkau para pelaku usaha berbasis digital dan aplikasi, tidak hanya fokus pada kios-kios konvensional. Ia mengingatkan, dengan interval sensus setiap 10 tahun, pola usaha dan arah perekonomian pada Sensus Ekonomi 2016 pasti sangat berbeda, mengingat saat itu digitalisasi ekonomi belum semasif hari ini.
Tantangan utama yang perlu dihadapi adalah kecenderungan para pelaku usaha untuk tertutup dalam memberikan data terkait bisnis mereka. Hal ini dipicu oleh keraguan terhadap jaminan kerahasiaan data dan kekhawatiran bahwa informasi tersebut akan menjadi incaran petugas pajak.
“Pengusaha sekarang takut datanya dibuka karena khawatir dengan petugas pajak. Di lapangan, pendekatan dan diplomasi BPS harus kuat agar mereka mau ikut di-sensus,” tegasnya.
Sofyan Tan juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh kesuksesan Sensus Ekonomi 2026. Ia berbagi pengalamannya sekitar 25 tahun lalu, ketika menjabat sebagai Ketua Presidium Forum Nasional UKM dan sering diminta BPS sebagai narasumber untuk menjembatani komunikasi agar para pelaku usaha bersedia disensus.
Diharapkan, transformasi digital yang masif dan perubahan wajah ekonomi rakyat harus diikuti dengan perubahan cara negara dalam membaca dan memetakan kondisinya. Sofyan Tan mengingatkan bahwa data adalah fondasi pembangunan, dan hanya dengan data yang akurat, kebijakan yang dihasilkan akan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Acara sosialisasi ini dilaksanakan dalam dua sesi terpisah di Hotel Santika Dyandra dan Hotel Polonia, Medan, dan dihadiri oleh ratusan peserta dari beragam kalangan. Turut hadir dalam acara tersebut Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwah, Kepala BPS Sumut Asim Saputra, Kepala BPS Kota Medan Hafsah Aprilia, para pejabat fungsional madya BPS, serta para undangan.
Dadang Hardiwah menyampaikan bahwa BPS sangat terbuka bagi masyarakat. Ia mengajak mahasiswa yang membutuhkan data dan konsultasi statistik untuk mengunjungi kantor-kantor BPS di daerah. Selain itu, akses data juga dapat dilakukan melalui website BPS untuk keperluan penelitian dan tugas akhir.
Saat ini, BPS juga telah menjalin kerja sama dengan 168 Perguruan Tinggi dan Universitas melalui program Pojok Statistik. Hal ini bertujuan mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan pelayanan data dan konsultasi statistik.
Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra menjelaskan bahwa agenda Sensus Ekonomi 2026 sudah dipersiapkan jauh hari, termasuk persiapan calon petugas lapangan. Calon petugas yang terpilih, katanya, harus memiliki karakter fighter yang siap bertarung dan bermentalitas kuat di lapangan, serta mampu menjaga integritas dan kerahasiaan data.
Menurut Asim Saputra, keunikan Sensus Ekonomi terletak pada bagaimana pelaku usaha sangat menjaga kerahasiaan bisnis mereka. Mereka sangat anti jika data usahanya dibuka dan khawatir tersebar luas. Ini menjadi tantangan besar bagi para petugas di lapangan untuk meyakinkan masyarakat bahwa data yang masuk ke BPS akan sepenuhnya dijamin kerahasiaannya.
Asim Saputra juga menginformasikan lebih lanjut bahwa kegiatan BPS tidak hanya seputar sensus, melainkan juga kegiatan survei lapangan seperti survei angkatan kerja di Indonesia dan survei ekonomi nasional yang antara lain menghasilkan data persentase.(Siong)
