Medan, SeputarSumut – Kondisi banjir yang masih saja merendam sejumlah kawasan pemukiman di Kota Medan tetap menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Medan. Menyikapi masalah itu, Senin (13/10/2025), di bawah pimpinan Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak menggelar rapat mendadak sesama anggota DPRD Medan yang bergabung di Komisi bidang pembangunan itu.
Usai menggelar rapat, Paul Mei Anton Simanjuntak menyampaikan kepada wartawan, pihaknya merasa prihatin dan membangun kesepakatan untuk ke depannya akan memaksimalkan pengawasan bidang infrastruktur.
Sorot Politik: Komisi IV DPRD Medan Tuding Anggaran Pengendalian Banjir Tidak Tepat Sasaran
“Selama ini kita lihat pengerjaan drainasi sudah cukup banyak. Namun faktanya, banjir itu tetap saja terjadi,” ungkap Paul
Untuk itu, kata politisi PDI Perjuangan itu, perlu dilakukan evaluasi. “Kita tidak setuju APBD Pemko Medan yang digelontorkan khusus infrastruktur sekitar Rp 1 triliun setiap tahunnya sejak tahun 2024 tidak bermanfaat, banjir tetap parah, ada apa. Berarti penggunaan anggaran pengendalian banjir tidak tepat sasaran,” tandas Paul.
Bahkan Paul menuding SDM ASN pejabat di Pemko Medan tidak ada yang ahli dan mampu untuk mengatasi masalah banjir di Kota Medan. “Ini perlu juga diselidiki. Kalau tidak triliunan rupiah uang rakyat akan sia sia saja,” imbuhnya.
Terkait hal itu, Komisi IV DPRD Medan sudah sepakat, pada Senin dan Selasa (20-21/10/2025) akan dilaksanakan rapat bersama sejumlah OPD Pemko Medan. “Yang pasti Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Kontruksi (SDABMBK) dan Perumahan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru), Dinas Lingkungan Hisup, dan BWSS Sumut,” ucapnya.
Pernyataan Paul Mei Antom Simanjuntak juga diamini sejumlah anggota Komisi yang hadir saat rapat yakni Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda, Zulham Efendi, El Barino Shah SH MH, Antonius Tumanggor, Edwin Sugesti, Ahmad Affandi dan Lailatul Badri.(BEN)
