Medan, SeputarSumut – Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Meryl Rouli Saragih, mendesak pentingnya peningkatan kualitas kurikulum serta Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan program pendidikan Sekolah Rakyat (SR).
“Kita harus pastikan sumber daya yang mumpuni dapat mengeksekusi dan mengimplementasikan sekolah rakyat dengan benar secara tepat sasaran. Sehingga target dan Key Performance Indicator atau Indikator Kinerja Utama dapat tercapai,” kata Meryl, seperti dikutip dari Mistar, Jumat (31/10/2025).
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa setiap anak diyakini berhak mendapatkan pendidikan berkualitas, terlepas dari apakah itu melalui jalur formal atau alternatif. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi secara berkala sangat diperlukan guna memastikan kurikulum pendidikan Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan efektif.
Kurikulum Sekolah Rakyat, jelas Wakil Sekretaris PDI Perjuangan Sumut itu, lahir dari semangat pemerataan akses dan pemberdayaan masyarakat. Ia menuturkan, kurikulum jenis ini memiliki perbedaan mendasar dengan kurikulum formal yang selama ini berbasis standar nasional.
“Sekolah Rakyat biasanya menerapkan pendekatan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Perbedaan kurikulum itu juga mencakup beberapa aspek,” tambahnya.
Salah satu perbedaan kurikulum, papar Meryl, adalah penyesuaian materi dengan konteks lokal dan kearifan daerah, mencakup realitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.
“Ini penting agar pendidikan tidak terputus dari kehidupan nyata masyarakat, khususnya di Sumatera Utara yang kaya budaya dan karakter lokal,” ucap Meryl.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendekatan humanis dan partisipatif menjadi titik berat Sekolah Rakyat. Proses pembelajaran dilakukan secara interaktif untuk membangun kesadaran kritis, empati sosial, karakter, dan kepemimpinan.
“Murid dari sekolah rakyat itu tidak hanya diberi materi, tetapi juga dilibatkan dalam proses berpikir, berdiskusi, dan beraksi. Sehingga mereka dilatih beradaptasi secara maksimal,” ujarnya.
Selain itu, pemberdayaan dan kemandirian melalui Sekolah Rakyat menekankan pada keterampilan hidup (life skills), kecakapan vokasional, dan kesiapan bersosial. Ia menyatakan bahwa hal ini selaras dengan prinsipnya.
“Ini sejalan dengan prinsip saya bahwa pendidikan harus memampukan, bukan sekadar mengajarkan,” katanya.
Kehadiran Sekolah Rakyat, kata Meryl, adalah untuk memastikan setiap anak, khususnya dari keluarga kurang mampu, dapat terus mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Ia melanjutkan, “Maka saya mendukung inisiatif pendidikan kerakyatan yang mampu memperluas akses, menguatkan karakter, serta membentuk generasi yang sadar sosial, mandiri, dan berdaya.”
Meryl menekankan, meskipun kurikulum nasional sudah terstruktur dan memiliki standar kompetensi yang baik, Sekolah Rakyat hadir sebagai alternatif yang lebih fleksibel, terutama bagi wilayah dengan akses pendidikan yang terbatas di Sumut.(*/mst)
