seputar-Medan | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) berkolaborasi dengan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) menggelar Forum Edukasi Perpajakan 2023 di Adimulia Hotel Medan (Senin-Rabu, 29-31 Mei 2023).
Forum Edukasi Perpajakan 2023 membahas lima materi utama, yaitu strategi, cara, dan metode penyisipan materi kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), penyisipan materi kesadaran pajak melalui perbukuan, kebijakan edukasi perpajakan tahun 2023, pembaruan proses bisnis relawan pajak, dan pembaruan aplikasi e-Riset.
Berita Ekonomi: Forum Edukasi Perpajakan 2023 Bahas 5 Materi Utama
Kepala Kanwil DJP Sumut I Eddi Wahyudi menyampaikan bahwa Forum Edukasi Perpajakan 2023 bertujuan memberikan pelatihan dan pengayaan dalam melaksanakan program Inklusi Kesadaran Pajak. Selain itu, pelaksanaan forum tersebut dapat membangun koordinasi dan sinergi yang positif antara Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP, dan Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka pelaksanaan edukasi perpajakan.
“Strategi edukasi yang bersifat integral dan komprehensif sangat dibutuhkan agar seluruh unit kerja DJP memiliki pandangan dan arah yang sama dalam melaksanakan edukasi perpajakan. Upaya untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan ini dapat membantu DJP dalam merealisasikan target penerimaan pajak”, ujar Eddi Wahyudi dalam sambutannya.
Pada kesempatan tersebut, Direktur P2Humas Dwi Astuti turut menyampaikan pengarahan dan penguatan terkait tugas dan fungsi proses bisnis edukasi perpajakan. Forum Edukasi Perpajakan menjadi sarana untuk menyampaikan materi dan berdiskusi terkait kebijakan edukasi perpajakan tahun 2023. DJP selalu berusaha untuk terus adaptif dengan perkembangan dan terus berupaya untuk menghadirkan proses bisnis yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
Direktorat P2Humas sejak tahun 2017 secara rutin menggelar pelatihan kepada perwakilan fasilitator inklusi di masing-masing Kantor Wilayah, sehingga mereka dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada fasilitator inklusi yang baru. Hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan menyediakan wadah komunikasi dua arah dalam rangka mengakomodasi masukan, informasi perkembangan, kebutuhan dan keperluan para fasilitator inklusi, serta informasi dan perkembangan dari Kantor Pusat DJP.
Di samping itu, Direktorat P2Humas juga rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Inklusi Kesadaran Pajak. Hal tersebut menjadi upaya DJP dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak yang lebih baik.
“Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menambah gairah dukungan dari berbagai pemangku kepentingan tentang manfaat dan peranan pajak dalam pembangunan. Mari, kita wujudkan generasi Emas Indonesia 2045 yang Cerdas dan Sadar Pajak,” tutup Dwi Astuti.
Kegiatan ini sendiri diikuti 100 peserta dari pihak internal maupun eksternal diantaranya Perwakilan Direktorat P2Humas, Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen, serta Fasilitator Inklusi dari seluruh Kantor Wilayah DJP di Indonesia menjadi perwakilan DJP dalam forum tersebut.
Sementara itu, pihak eksternal diwakili oleh perwakilan Kementerian Agama Republik Indonesia, Penyusun Buku Inklusi Kesadaran Pajak Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan perwakilan Kampus Mitra Inklusi.
Forum Edukasi Perpajakan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka mengamankan penerimaan pajak tahun 2023. Selain menjadi institusi penghimpun penerimaan negara terbesar, DJP juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Salah satu upaya untuk mendukung edukasi pajak yaitu melalui dukungan pihak ketiga dalam bentuk program Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan.
Mulai tahun 2022, pelaksanaan dan penguatan kerja sama atas penerapan inklusi yang sebelumnya berfokus pada perguruan tinggi dan lembaga diklat di lingkungan kementerian/lembaga/instansi telah diperluas pada jenjang dasar menengah di sekolah piloting, khususnya pada sekolah menengah atas di wilayah Jabodetabek. Pada tahun 2023 program Inklusi Kesadaran Pajak tersebut dapat dilaksanakan oleh Kanwil DJP secara luas.(Siong)
