Jakarta, SeputarSumut — Aksi penyitaan terhadap satu kapal keamanan milik Tiongkok dilakukan oleh pihak Iran pada Kamis (14/5), bertepatan dengan momentum pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Beijing. Berdasarkan pemberitaan dari The Wall Street Journal (WSJ), armada laut bernama Hui Chuan yang dikelola oleh Sinoguards Marine Security tersebut diamankan oleh Teheran sewaktu posisinya tengah berada di area sekitar Selat Hormuz. Peristiwa ini mencatatkan sejarah sebagai operasi penyitaan pertama yang menyasar kapal keamanan swasta oleh otoritas Iran semenjak pecahnya konflik bersenjata antara negara tersebut dengan AS pada 28 Februari lalu.
Sejumlah pengamat menilai bahwa penahanan armada keamanan ini menjadi sinyal kuat mengenai ketegasan sikap Teheran. Iran ingin mempertegas bahwa pihaknya sama sekali tidak memberikan izin bagi berjalannya aktivitas pengawalan bersenjata di kawasan Selat Hormuz, sekalipun operasi proteksi itu ditujukan bagi kapal-kapal yang mengatasnamakan Tiongkok yang selama ini dikenal sebagai penyokong global bagi Teheran.
Dunia Internasional: Iran Sita Kapal Keamanan Tiongkok di Dekat Selat Hormuz Saat Pertemuan Trump dan Xi Jinping
“Ini adalah cara untuk mengingatkan China siapa yang mengendalikan Selat Hormuz dan mereka bahkan tidak boleh berpikir untuk menyediakan keamanan mereka sendiri,” kata direktur proram Timur Tengah dan Afrika Utara di lembaga think tank Chatham House, Sanam Vakil.
Pada saat diamankan oleh Iran, Kapal Hui Chuan tersebut diketahui tengah berlayar memakai bendera Honduras. Posisi lego jangkar kapal itu terpantau berada tepat di bagian luar Selat Hormuz, dengan jarak kisaran 38 mil laut di sebelah timur laut kawasan Fujairah, Uni Emirat Arab (UEA). Pihak Sinoguards memberikan pengakuan bahwa mereka sempat diminta untuk menyerahkan berkas dokumentasi serta memberikan akses bagi otoritas berwenang di Iran guna melangsungkan proses inspeksi.
Sebagai penyedia jasa, Sinoguards mengurusi pengawalan bersenjata demi memproteksi kapal-kapal yang menempuh rute pelayaran dari Fujairah serta lima titik wilayah lainnya yang tersebar di Asia dan Afrika. Badan usaha ini didirikan pada kurun waktu 2013 oleh Mario Yun Zhou, seorang profesional yang mendalami studi hukum pelayaran di Universitas Maritim Shanghai sekaligus memegang jabatan selaku CEO pada sebuah perusahaan keamanan kontrak yang beroperasi di Irak.
“Sinoguards beroperasi di bawah otorisasi negara bendera yang berlaku dan sesuai syarat aturan yang relevan dengan ruang lingkup operasionalnya,” demikian pernyataan Sinoguards kepada WSJ.
Melihat situasi yang berkembang, para analis berpandangan bahwa segala bentuk kapal asing yang didapati mengangkut persenjataan di area dekat teritorial Iran pada masa peperangan otomatis bakal memicu kecurigaan dari pihak Teheran. Merespons kejadian tersebut, seorang juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok memilih untuk tidak memberikan ulasan ataupun komentar terkait penyitaan tersebut. Dirinya hanya memaparkan informasi bahwa tidak didapati adanya kru atau awak kapal berstatus warga negara Tiongkok di dalam kapal Hui Chuan. Di sisi lain, sikap senada juga ditunjukkan oleh juru bicara perwakilan Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang turut menolak untuk memberikan pernyataan resmi.
Di dalam salah satu poin klaimnya, pihak Sinoguards melontarkan penegasan bahwa institusi mereka sama sekali tidak mempunyai keterikatan atau afiliasi dengan otoritas pemerintahan maupun kekuatan militer dari negara mana pun. Kendati demikian, dalam kenyataannya daftar klien yang mereka tangani meliputi beberapa korporasi bisnis berskala besar serta mempunyai pengaruh politik krusial yang status kepemilikannya berada di bawah kendali pemerintah Tiongkok.
Walaupun kapal keamanan asal Beijing sempat dicegat dan disita oleh pihak Iran, lembar fakta lain memperlihatkan situasi yang berbeda di mana Teheran tetap memperbolehkan sejumlah armada kapal komersial Tiongkok untuk mengarungi Selat Hormuz pada Rabu (13/5), atau sehari sebelum insiden tersebut. Berdasarkan keterangan resmi dari Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), armada kapal milik Tiongkok termasuk ke dalam bagian dari total lebih dari 30 kapal yang diperkenankan melewati rute perairan strategis dunia itu. Walau begitu, pihak IRGC tidak memberikan rincian detail perihal jumlah pasti dari kapal asal Tiongkok yang diberi izin melintas.
“Pada akhirnya disimpulkan bahwa sejumlah kapal China yang diminta oleh negara ini akan melewati wilayah ini setelah adanya kesepakatan mengenai protokol pengelolaan selat Iran,” demikian pernyataan IRGC.
Sementara itu, Deutsche Welle (DW) mengabarkan pernyataan dari seorang komandan IRGC yang memaparkan bahwa semua kapal yang memiliki keterkaitan dengan ‘negara musuh’ bakal terus mendapatkan tindakan pemblokiran untuk memasuki area selat tersebut.
Tindakan pengamanan terhadap kapal swasta ini mencuat pada hari yang sama saat Trump melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing untuk bersua dengan Xi Jinping. Dalam misi diplomasinya, Trump berupaya meminta bantuan dari Xi guna memberikan tekanan politik kepada Iran agar bersedia menerima poin-poin perdamaian yang diajukan oleh Washington, di mana salah satu klausul utamanya mengatur tentang stabilitas di Selat Hormuz. Berdasarkan rilis dari pihak Gedung Putih, Trump dan Xi membagikan kesepahaman pandangan bahwa kawasan Selat Hormuz wajib dipertahankan posisinya sebagai jalur perairan yang bebas dan tidak boleh dibebani oleh pungutan biaya apa pun bagi lalu lintas pelayaran yang melaluinya.(*/cnni)
