seputar-Jakarta | Menteri Perekonomian Jerman Robert Habeck mengatakan negaranya memiliki hampir 2 juta lowongan pekerjaan yang belum terisi.
Saat berbicara kepada anggota parlemen, Rabu (17/1/2024), ia menyebut kurangnya pekerja terampil masih menjadi masalah serius dan menimbulkan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi Jerman.
Dunia Internasional: Jerman Kekurangan 2 Juta Tenaga Kerja
“Kekhawatiran terbesar kami adalah kekurangan pekerja terampil, kami memiliki lebih dari 700 ribu lowongan yang terdaftar, namun banyak perusahaan tidak lagi melaporkan lowongan mereka. Diperkirakan ada hampir 2 juta lowongan,” ujar Robert, dikutip Anadolu Agency (AA), Rabu (17/1).
Habeck mengatakan dengan Undang-Undang Imigrasi Terampil yang baru-baru ini diadopsi, pemerintah Jerman akan meningkatkan upaya untuk menarik lebih banyak spesialis yang berkualitas dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.
Jerman katanya juga akan memanfaatkan seluruh potensi dalam negeri dengan mempromosikan pekerjaan paruh waktu dan menciptakan peluang bagi mereka yang ingin terus bekerja di hari tua.
Jerman disebut saat ini menghadapi kekurangan tenaga kerja yang signifikan, terutama di sektor teknologi informasi, energi terbarukan, konstruksi, teknik, dan medis.
Melansir Reuters, separuh dari total perusahaan di Jerman sedang berjuang untuk mengisi lowongan karena kekurangan tenaga kerja.
Jerman, seperti negara-negara industri maju di seluruh dunia, menghadapi kekurangan tenaga kerja yang parah, khususnya di sektor-sektor terampil yang pertumbuhannya tinggi.
Berdasarkan survei terhadap 22 ribu perusahaan, sebanyak 53 persen menghadapi kesulitan perekrutan tenaga kerja.
Wakil Kepala Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Jerman Achim Dercks mengatakan situasi tenaga kerja terampil masih sangat kritis di negara tersebut. Berdasarkan catatan pihaknya, masih ada 1,8 juta lapangan kerja yang belum terisi di perekonomian Jerman secara keseluruhan.
“Ini berarti lebih dari 90 miliar euro (US$98,8 miliar) nilai tambah akan hilang tahun ini. Itu setara dengan lebih dari 2 persen produk domestik bruto,”kata Dercks. (cnnindonesia)
