seputar-Medan | Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Medan melaksanakan sosialisasi implementasi Core Tax Administration System (CTAS), dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Aula Istana Maimun Lantai Delapan Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada Kamis (29/02) lalu.
Sesuai siaran pers diterima, Senin (18/03/2024) disebutkan kegiatan ini dihadiri oleh 300 peserta terdiri dari Wajib Pajak KPP Madya Dua Medan, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Pengurus Daerah Sumatera Utara dan Cabang Kota Medan, Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. Acara tersebut merupakan tahap pertama dari Sosialisasi CTAS dimana pada tahap ini merupakan tahap pengenalan Proses Bisnis pada CTAS.
Info Medan: KPP Madya Dua Implementasi Core Tax Administration System dan ZI WBBM
“KPP Madya Dua Medan pada Tahun 2023 telah memenuhi target penerimaan Pajak yang diamanahkan. Pencapaian 101.40% dari target tidak lepas dari peran serta Bapak-Ibu Wajib Pajak semuanya. Adanya Core Tax Administration System atau kita sebut dengan CTAS diharapkan akan menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam mencapai penerimaan Tahun 2024 dan juga memudahkan Bapak-Ibu Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban Perpajakan,” ungkap Meidijati Kepala KPP Madya Dua Medan pada pembukaan acara tersebut.
Lebih lanjut Meidijati mengatakan dibutuhkan pengendalian gratifikasi untuk mengubah budaya permisif penerimaan atau pemberian gratifikasi yang dilarang, menjadi budaya menolak pemberian gratifikasi. Adanya pengendalian gratifikasi merupakan bentuk komitmen KPP Madya Dua Medan dalam mempertahankan Zona Integritas di lingkungan KPP Madya Dua Medan.
Selanjutnya dilakukan penyampaian materi edukasi perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 dan materi terkait Implementasi CTAS yang disampaikan oleh Fungsional Penyuluh Pajak.
Acara ditutup pemberian dukungan dan penandatanganan piagam dukungan pembangunan ZI menuju WBBM dan implementasi CTAS oleh perwakilan Wajib Pajak/stakeholder seperti PDAM Tirtanadi, Universitas Sumatera Utara, Ketua IKPI Cabang Kota Medan (Drs. Barry Kusuma) dan Ketua AKP2I Kota Medan (Saragi Tua Simarmata).(Siong)
