Medan, SeputarSumut — Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan nasional tetap terjaga dengan baik pada posisi 1 Juli 2026. Kondisi positif ini berhasil dipertahankan oleh otoritas terkait di tengah bayang-bayang ketidakpastian geopolitik global dan adanya tekanan inflasi yang terjadi di berbagai belahan dunia.
Perkembangan paling anyar dari ketegangan geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah dilaporkan mulai mengurangi tekanan pada pasar energi secara global. Situasi tersebut ditunjukkan oleh pergerakan harga minyak dunia yang kembali mendekati level harga sebelum konflik terjadi, sekaligus mengurangi kekhawatiran global terhadap potensi gangguan pasokan energi.
Berita Ekonomi: OJK Nilai Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Global
“Risiko geopolitik masih perlu dicermati mengingat stabilitas kawasan masih rentan terhadap potensi eskalasi baru,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, dalam kegiatan Konferensi Pers Hasil RDK Bulanan Juni 2026, Selasa, 7 Juli 2026.
Meskipun indikator perekonomian global tercatat berada di atas ekspektasi pasar, saat ini tengah terjadi divergensi atau perbedaan arah perkembangan antarnegara akibat tekanan inflasi yang merangkak naik. Amerika Serikat dilaporkan cenderung resilien ditopang pasar tenaga kerja yang solid walau inflasinya naik, sedangkan Tiongkok masih berhadapan dengan lemahnya konsumsi domestik serta investasi swasta.
Di wilayah Eropa, aktivitas roda ekonomi masyarakat setempat masih tertahan oleh tingkat permintaan yang lemah, walaupun performa dari sektor manufaktur dilaporkan sudah mulai membaik. Kondisi dinamis ini memicu OECD dan World Bank untuk merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 masing-masing menjadi sebesar 2,8 persen dan 2,5 persen pada Juni 2026.
“Prospek pertumbuhan global berpotensi semakin menurun jika konflik kembali meningkat atau gangguan pasokan komoditas energi berlangsung berkepanjangan,” jelas Friderica Widyasari Dewi.
Lemahnya permintaan global, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta meningkatnya prospek kebijakan suku bunga tinggi dalam waktu lama pada akhirnya memengaruhi selera risiko para investor global di pasar keuangan. Untuk kondisi domestik, indikator ekonomi nasional mengalami moderasi bersamaan dengan mulai meningkatnya tekanan inflasi di dalam negeri.
Penurunan performa juga terlihat dari melemahnya indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur, menyempitnya surplus perdagangan, serta menurunnya jumlah cadangan devisa nasional. Kendati demikian, stabilitas ekonomi Indonesia dipastikan tetap terjaga melalui implementasi bauran kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan pemerintah bersama bank sentral.
“OJK menegaskan komitmen penguatan peran SJK dalam keuangan berkelanjutan dan implementasi program Nilai Ekonomi Karbon, serta penguatan kerja sama dengan mitra strategis global dalam rangkaian London Climate Action Week 2026,” tutur Friderica Widyasari Dewi.
Pihak otoritas juga menggarisbawahi bahwa langkah penguatan pembiayaan transisi saat ini perlu diarahkan secara tepat guna mendukung proses transformasi pada sektor-sektor yang dinilai sulit didekarbonisasi. Di samping itu, penguatan infrastruktur informasi perkreditan nasional terus dipacu melalui optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan.
Langkah optimalisasi sistem informasi tersebut sengaja digenjot demi mendongkrak kualitas informasi debitur, memperluas akses pembiayaan yang sehat, serta mendukung penyaluran kredit ke sektor produktif. Sektor yang menjadi fokus utama dalam kebijakan ini mencakup segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta program strategis penyediaan perumahan bagi masyarakat.
“Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan,” paparnya.
Kebijakan baru dalam sistem informasi keuangan tersebut juga menerapkan batasan nominal informasi debitur untuk angka di atas Rp1 juta. Langkah pembatasan ini diambil agar seluruh informasi yang disajikan di dalam sistem tetap bersifat proporsional serta relevan untuk digunakan dalam proses analisis kredit.(Siong)
