Jakarta – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana melobi pihak hotel dan restoran agar tak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Ancaman PHK massal mengintai usai Presiden Prabowo Subianto memerintahkan efisiensi, termasuk kegiatan perjalanan dinas ke sejumlah daerah. Ini membuat pelaku usaha di sektor Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) teriak.
Berita Ekonomi: Pemerintah Minta Hotel-Restoran Tak PHK Massal Karyawan
“Kami sudah berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI),” katanya selepas rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (27/2).
“Memang ada dampak (efisiensi anggaran), tapi kami rasa itu akan sementara. Perkiraan kami belum ada rencana PHK,” tegas Widiyanti.
Meski begitu, Widiyanti berjanji akan mengklarifikasi ulang kepada PHRI. Ini dilakukan demi menjaga agar tak ada PHK di sektor hotel dan restoran.
Sektor MICE dalam bahaya usai terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan efisiensi Rp306,69 triliun.
Ada dua pos utama yang diincar Prabowo, yaitu penghematan belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp256,1 triliun dan pemotongan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.
Kepala Center Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menilai sebenarnya upaya menghapus total kegiatan perjalanan dinas bukan opsi ideal. Alasannya, sektor MICE masih menjadi penyumbang kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Ia menyarankan pemerintah mengevaluasi agenda perjalanan dinas, kemudian menyisakan yang betul-betul esensial dan memberikan nilai tambah. Efisiensi pada akhirnya bisa dicapai tanpa harus mengorbankan sektor-sektor pendukung perekonomian, apalagi mengancam penurunan kualitas layanan publik.
Di lain sisi, sektor MICE mau tak mau mesti beralih fokus pada wisatawan lain. Rizal menyarankan pemerintah tetap menndukung pariwisata lokal, misalnya dengan memberikan insentif untuk pelaku usaha. (CNBC)
