Bireuen, SeputarSumut — Upaya penanggulangan warga terdampak banjir di Kabupaten Bireuen dianggap masih sangat lambat jika disandingkan dengan respons cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Akibat belum adanya usulan pembangunan hunian sementara (huntara) dari pemerintah kabupaten setempat, hingga saat ini banyak warga korban banjir yang terpaksa masih menetap di tenda-tenda pengungsian yang darurat.
Kondisi memprihatinkan ini memicu kekecewaan dari warga Peusangan, Jami, yang merasa khawatir mengingat bulan suci Ramadan akan segera tiba. Ia merasa pilu melihat para pengungsi yang hingga kini belum dievakuasi ke tempat tinggal yang lebih manusiawi dan layak.
Kabar Daerah: Penanganan Pengungsi Banjir Bireuen Tertinggal
“Umat ingin menjalankan ibadah dengan tenang karena Ramadan sudah sangat dekat. Apakah pemerintah membiarkan masyarakat harus terus tinggal di tangga meunasah,” cetus Jami pada Jumat, 6 Februari 2026.
Harapan besar disampaikannya agar Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak tinggal diam dan segera melakukan tindakan nyata. Langkah konkret sangat dibutuhkan agar beban hidup para pengungsi tidak semakin berat di dalam tenda darurat.
Nada keluhan yang sama juga datang dari para keuchik (kepala desa) di daerah-daerah yang dilanda banjir. Berdasarkan keterangan mereka, warga tidak memiliki pilihan untuk pulang karena kondisi rumah yang rusak parah dan hancur sehingga tidak mungkin lagi untuk ditinggali.
Selain kendala bangunan yang tidak layak huni, sisa-sisa material banjir seperti pasir dan lumpur tebal masih menutupi kawasan permukiman warga. Ironisnya, hingga detik ini otoritas terkait belum mengeluarkan kebijakan mengenai pengadaan huntara maupun solusi alternatif seperti penyewaan hunian bagi para pengungsi.
Kebutuhan mendesak akan hunian sementara juga diungkapkan oleh Nasriadi, penduduk Desa Salah Sirong Jaya, Bireuen. Tragedi banjir besar tersebut telah melenyapkan rumah tinggalnya tanpa sisa akibat tersapu derasnya arus air.
“Kebutuhan saya akan huntara sudah sangat jelas,” ungkap Nasriadi saat diwawancarai di lokasi pengungsian pada Senin, 26 Januari 2026.
Harta benda miliknya tidak ada yang bisa diselamatkan saat bencana terjadi, kecuali dokumen-dokumen penting dan sedikit pakaian yang melekat di badan.
“Seluruh rumah saya habis dibawa air,” kenangnya dengan nada sedih.
Kontras dengan Bireuen, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara justru menunjukkan langkah proaktif dalam menangani pengungsi bencana. Sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mencanangkan target agar seluruh korban bencana banjir dan tanah longsor tidak lagi berada di tenda darurat sebelum memasuki bulan Ramadan. Rencananya, pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) akan segera dimulai pada pertengahan Februari 2026.
“Komitmen kami sudah bulat, sebelum masa puasa atau paling lambat menjelang Hari Raya Idul Fitri, seluruh posko pengungsian harus sudah dikosongkan dari pengungsi,” tegas Bobby.
Hal tersebut ditegaskan oleh Bobby ketika melakukan pendampingan kepada Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, dalam agenda peresmian huntara di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis, 5 Februari 2026.
Guna memastikan kenyamanan warganya, Bobby menyatakan bahwa pemerintah provinsi memiliki opsi ekstrem untuk menyewa hotel jika pembangunan hunian belum selesai saat puasa tiba.
“Opsi menyewa hotel per bulan siap kami ambil demi menampung warga. Harapan kami, masyarakat setidaknya dapat beribadah puasa dengan kondisi yang jauh lebih tenang dan baik,” pungkasnya.
Warga Bireuen pun kini hanya bisa berharap pemerintah mereka mampu mencontoh langkah sigap yang dilakukan oleh tetangga provinsi tersebut.(*/AJNN)
