Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Aturan ini diterbitkan untuk penguatan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras.
Inpres ini memastikan penyerapan gabah dan beras petani secara optimal. Di samping itu, aturan ini juga menjadi langkah untuk mengakselerasi pendapatan petani.
Berita Ekonomi: Prabowo Terbitkan Inpres 6/2025 Setop Impor Beras
Dalam beleid tersebut ditargetkan pengadaan beras dalam negeri tahun 2025 sebesar 3 juta ton. Selain itu, Inpres tersebut juga menetapkan serapan hasil panen yang dilakukan Perum Bulog dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram (kg) untuk GKP dengan segala kualitas di tingkat petani.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan Inpres ini menjadi instrumen pelindung untuk mendorong penyerapan dapat tercapai sesuai target penugasan yang telah ditetapkan dan memperkuat langkah pemerintah dalam mengelola stok CBP mengingat pemerintah berkomitmen untuk tidak lagi melakukan impor.
“Pemerintah telah berkomitmen tidak ada impor beras lagi. Jadi produksi dalam negeri harus mampu memenuhi kebutuhan kita,” kata Arief dikutip dari laman resmi Bapanas, dikutip Rabu (9/4/2025).
Adapun pengadaan beras yang dilakukan Bulog berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional yang diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan.
Sementara untuk penyaluran CBP tidak hanya diperuntukkan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), tetapi juga untuk bantuan pangan, dan tanggap darurat bencana, serta keperluan lain berdasarkan rapat koordinasi bidang pangan.
“Kalau instruksi untuk kami di Badan Pangan Nasional, meliputi menghitung kebutuhan anggaran dan memberi penugasan ke Bulog untuk penyelenggaraan CBP. Lalu menyusun struktur biaya HPP dan menetapkannya serta petunjuk teknis pengadaan gabah/beras dalam negeri untuk CBP. Kompensasi dan margin penugasan yang wajar juga kami koordinasikan bersama Kemenkeu,” papar Arief.
Arief mengatakan, stok CBP yang memadai merupakan kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Stok CBP dapat dipergunakan pemerintah tatkala terjadi fluktuasi harga di pasar atau stimulus bantuan ke masyarakat berpendapatan rendah.
Berdasarkan data yang baru dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini, tingkat inflasi beras pada Maret 2025 berada di tren yang cukup positif, yakni di angka 0,55 persen. Sementara inflasi beras di Februari 2025 berada di 0,26 persen.
Sementara proyeksi produksi beras secara bulanan menempatkan puncak panen raya ada di bulan Maret 2025 dengan raihan 5,57 juta ton. Bulan selanjutnya diestimasikan oleh BPS akan mulai menurun, yaitu 4,95 juta ton di April dan 2,92 juta ton di Mei. Untuk itu, penyerapan Bulog di April ini diharapkan semakin intensif dan progresif.
Bapanas bersama Bulog sendiri sejak 2022 terus mengupayakan penguatan stok CBP. Di penghujung 2022, total stok beras tercatat berada di angka 326 ribu ton. Selanjutnya di penghujung 2023 meningkat 148,5 persen menjadi 810 ribu ton. Berlanjut di akhir 2024, total stok beras di Bulog menjadi yang tertinggi selama kurun 4 tahun terakhir, yakni di 2 juta ton. Sementara sampai akhir Maret 2025 ini, total beras di Bulog ada 2,2 juta ton.
“Kecukupan stok beras yang ada di Bulog itulah yang menopang stabilitas pasokan dan harga pangan, sebab dengan stok yang ada dan cukup, dapat dilakukan berbagai intervensi stabilisasi pangan seperti penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras. Impaknya bisa kita lihat bahwa inflasi terjaga hingga hari ini,” tutupnya.(detikfinance)
