Jakarta – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus kepada bank-bank pelat merah di Indonesia untuk memangkas jumlah direksi dan komisaris.
Menurutnya, hal ini dilakukan untuk membuat kerja birokrasi bank-bank BUMN menjadi ringkas. Tentunya, dalam arahan yang sama mewajibkan agar direksi dan komisaris yang ditunjuk harus dari kalangan profesional.
Berita Ekonomi: Presiden Minta Jumlah Komisaris di BUMN Dipangkas
“Saya mau berikan komentar terkait dengan struktur management BUMN perbankan sekarang, memang arahan Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas, dan diisi oleh profesional,” sebut Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).
Airlangga menilai usai perampingan direksi dan komisaris dilakukan di bank-bank BUMN, pasar pun merespons dengan baik. Hal ini terbukti usai Bank Mandiri, Bank BRI, dan bank BUMN lainnya mengumumkan hasil RUPS Tahunan yang isinya merombak jajaran direksi dan komisaris.
“Jadi market melihat, baik Bank Mandiri atau BRI misalnya ini diterima cukup baik. Baik dari direksi dan komisarisnya, diisi jumlahnya tak sebanyak seperti sebelumnya,” kata Airlangga.
“Semua jadi sesuai kebutuhan kalau dibandingkan sebelumnya kan itu lebih gemuk. Sekarang lebih ringkas,” ujarnya menambahkan.
Eks Ketua Umum Golkar itu juga mengatakan beberapa perwakilan instansi pemerintah sebagai pengawas di komisaris bank BUMN tetap dipertahankan meskipun pemangkasan komisaris dilakukan.
“Arahannya diisi oleh profesional. Lalu, kalau ada yang wakili kementerian, misalnya kementerian keuangan, ada yang wakili juga misalnya di BRI dari kementerian teknis dari UMKM itu juga sudah ada,” pungkas Airlangga. (detik)
