seputar-Jakarta | Kementerian Sosial (Kemensos) membantah ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino tambahan di 2024, seperti yang beredar di pesan WhatsApp.
Kementerian pimpinan Tri Rismaharini menemukan adanya pesan yang menyebar melalui WA belakangan ini. Isinya berupa kabar pencairan dan/atau pendaftaran bantuan tambahan BLT El Nino tahun ini.
Berita Ekonomi: Ramai di Medsos Ada BLT El Nino Tambahan, Kemensos: Hoaks!
“Hoaks! Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial,” tulis Kemensos di Instagram @kemensosri, Kamis (22/2/2024).
“Berhenti menyebarluaskan atau memberikan data apapun melalui nomor tersebut,” tegas kementerian tersebut.
Kemensos menegaskan pesan berantai yang beredar via aplikasi WhatsApp itu adalah hoaks alias berita bohong. Mereka mengimbau agar masyarakat tidak terjerat modus tersebut.
Risma Cs meminta masyarakat yang menerima pesan tersebut untuk tidak memberikan informasi pribadi, demi menghindari penyalahgunaan data.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mengklik dan menyampaikan data diri melalui situs tersebut,” tandas Kemensos.
Terlepas dari itu, mulanya BLT El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan direncanakan dibagikan pemerintah pada November 2023 dan Desember 2023. Namun, pencairannya molor dan akhirnya dirapel Rp400 ribu pada pertengahan Desember tahun lalu.
Setelah itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang bantuan tersebut pada 2024 ini. Airlangga mengklaim jajarannya sudah terjun ke lapangan, menjaring suara keluarga penerima manfaat (KPM) demi mengetahui apakah program ini sudah tepat sasaran dan masih perlu dilanjutkan.
Pada akhirnya, Jokowi mengucurkan BLT baru selama tiga bulan pertama tahun ini. Besarannya mirip seperti BLT El Nino, yakni Rp200 ribu per bulan.
Bantuan tunai ini dikucurkan dengan anggaran Rp11,2 triliun untuk 18 juta KPM. Namun, pemberiannya di tengah masa kampanye Pemilu 2024 dan menuai tuduhan politisasi bansos.
“Itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita enggak seperti itu,” bantah Jokowi di Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2). (cnnindonesia)
