seputar – Jakarta | Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto menunjuk Sri Mulyani Indrawati dan tiga orang lainnya untuk bertugas sebagai Menteri dan Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih.
“Dr. Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Menteri Keuangan,” kata Prabowo saat Pengumuman Menteri Negara dalam Pemerintahan Periode 2024-2029 di Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Berita Ekonomi: Sri Mulyani Kembali Jabat Menteri Keuangan Didampingi 3 Wamen
Dengan penunjukkan ini, maka Sri Mulyani melanjutkan masa baktinya sebagai Menteri Keuangan dalam tiga pemerintahan berturut-turut.
Masuknya nama Sri Mulyani dalam bursa kabinet Prabowo santer terdengar menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029. Isu ini kemudian terkonfirmasi oleh kehadiran sekaligus jawaban Sri Mulyani di kediaman pribadi Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, Senin.
Sri Mulyani menjadi salah satu menteri Joko Widodo (Jokowi) yang menghadap Prabowo pada Senin (14/10) lalu.
Dia mengaku telah berdiskusi cukup lama dengan presiden terpilih guna membahas APBN, penguatan Kementerian Keuangan, belanja negara, dan pengelolaan penerimaan negara. Usai penjelasannya itu, ia menyebut Prabowo memintanya untuk menjadi menteri keuangan kembali.
Guna mendampingi Sri Mulyani, Prabowo menunjuk tiga orang sekaligus untuk menjadi Wakil Menteri Keuangan, di antaranya Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu.
Suahasil telah menemani Sri Mulyani sebagai wakil di Kementerian Keuangan sejak Kabinet Indonesia Maju. Kini, dia kembali diberikan amanat untuk menjadi wakil perempuan mantan Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) itu.
Thomas pun juga pernah mendampingi Sri Mulyani sebagai wakil, meski hanya dalam waktu hitungan bulan. Sebagai tim ekonomi Prabowo-Gibran, Thomas ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan II sebagai upaya penyelarasan APBN di masa transisi pemerintahan.
Adapun Anggito merupakan ekonom senior Universitas Gadjah Mada (UGM). Anggito pernah berkarier di Kementerian Keuangan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada 2005-2007. (antara)
