seputar-Medan | Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar lebih dari Rp13 triliun ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Medan, Jumat (13/9/2024).
Persetujuan Ranperda tentang APBD Sumut Tahun Anggaran 2025 ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Pemprov Sumut yang ditandatangani langsung Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni dan Ketua DPRD Sumut Sutarto diikuti Wakil Ketua Harun Mustafa Nasution, Irham Buana Nasution, Rahmansyah Sibarani dan Misno Adisyah Putra.
Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni mengatakan dengan ditandatanganinya persetujuan bersama ini, maka penyususnan APBD tahun anggaran 2025 telah mendekati tahap penyelesaian. Untuk itu, Pemprov Sumut segera mempersiapkan dan menyampaikan dokumen yang diperlukan untuk proses evaluasi Ranperda APBD 2025
“Kita akan siapkan termasuk Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Sumut tentang penjabaran APBD tahun 2025 untuk diteruskan ke Mendagri,” kata Fatoni.
Untuk itu, Fatoni berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 atas dedikasi dan kontribusinya menyusun dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan di Sumut.
“Saya mewakili jajaran Pemprov Sumut mengucapkan terima kasih kepada ketua dan anggota dewan yang telah membahas dan menyetujui, serta memberikan saran serta masukan maupun rekomendasi yang dapat menjadi bahan masukan terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2025, dan permohonan maaf kepada dewan yang terhormat periode 2019-2024 yang akan mengakhiri masa tugasnya dan berharap DPRD periode 2024-2029 akan meneruskan perjuangan dalam merencanakan, menganggarkan program pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumut,” ucap Fatoni.
Dalam kesempatan yang sama, menurut pandangan fraksi Yahdi Khoir Harahap menyampaikan Ranperda APBD 2025 memuat 4 isu strategis. Di antara, optimalisasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), optimalisasi pertumbuhan ekonomi inklusif, optimalisasi infrastruktur berkelanjutan dalam penguatan konektivitas dan daya saing daerah serta optimalisasi tata pemerintahan yang berkualitas dan inovatif.
Ranperda APBD tahun anggaran 2025 meliputi pendapatan daerah pada tahun 2025 sebesar Rp13.057. 423.047.070, belanja daerah sebesar Rp13.107.423.047.070, sedangkan penerimaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp100 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp50 miliar, serta pembiayaan netto Rp50 miliar. (red)
