Jakarta, SeputarSumut – Sebanyak 5.367 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar massa buruh di depan Gedung DPR/MPR RI pada Senin (22/9). Aksi ini dipimpin oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh dengan sejumlah tuntutan, termasuk penolakan terhadap upah murah dan penghapusan sistem outsourcing.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengonfirmasi bahwa pengamanan dilakukan secara ketat oleh gabungan personel Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. “Kuat pengamanan wilayah Jakpus 5.367 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemda DKI,” kata Susatyo dalam keterangan resminya.
Massa aksi yang turun ke jalan berasal dari DPP KSPSI, DPP KSPI, serta elemen lain seperti Gerakan Bersama Indonesia Damai. Beberapa kelompok juga melakukan unjuk rasa di wilayah Silang Selatan Monas.
Susatyo mengingatkan seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban selama demonstrasi berlangsung. “Kami mengimbau peserta aksi tetap santun dan tertib. Polisi siap melayani dengan humanis dan profesional, namun tetap tegas dalam menjalankan tugas,” ujarnya. Ia juga menekankan larangan membawa ban bekas, memprovokasi, merusak fasilitas umum, atau melawan petugas.
Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan sekitar Gedung DPR/MPR RI guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas. “Arus lalu lintas di sekitar lokasi bersifat situasional, menyesuaikan dengan eskalasi massa di lapangan. Warga disarankan menggunakan jalur alternatif lain agar mobilitas tetap lancar,” tutur Susatyo.
Agenda aksi yang diterima kepolisian menyatakan bahwa massa buruh akan menyuarakan tiga tuntutan utama: penegakan supremasi sipil, percepatan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, penghapusan sistem outsourcing, serta penolakan terhadap kebijakan upah murah. Aksi ini menjadi bagian dari upaya serikat buruh untuk mendorong perlindungan yang lebih baik bagi pekerja di Indonesia.(*/cnni)
