Jakarta, SeputarSumut – Guna mengawal jalannya unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR hari ini, sebanyak 685 personel gabungan telah dikerahkan ke lokasi. Langkah pengamanan ini diambil untuk mengantisipasi eskalasi massa yang berkumpul di pusat pemerintahan tersebut.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menjadi motor penggerak aksi massa yang memadati kawasan parlemen. Mereka hadir dalam satu barisan untuk menyuarakan berbagai tuntutan krusial.
Lintas Nasional: 685 Personel Gabungan Amankan Demo Buruh Hari Ini
“Personel pelayanan aksi unjuk rasa sebanyak 685 personel,” ungkap Kombes Reynold E P Hutagalung saat memberikan keterangan resmi kepada wartawan, Kamis (15/1).
Setiap petugas yang diterjunkan mengemban misi untuk memberikan pelayanan maksimal serta menghormati hak konstitusional warga. Reynold menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah hak yang harus dijaga dengan pendekatan yang tepat.
“Dalam menjalankan tugas, seluruh personel dilarang membawa senjata api. Kami hadir secara profesional dan humanis untuk memastikan saudara-saudara kita dapat menyampaikan aspirasi sesuai aturan,” jelasnya.
Imbauan juga diberikan kepada para orator agar tetap mengedepankan ketertiban selama memimpin massa. Peserta aksi diharapkan tidak terpancing melakukan tindakan yang dapat merusak suasana kondusif atau memicu gangguan keamanan.
“Aspirasi harus disampaikan dengan cara yang santun dan bermartabat. Kami meminta massa menjauhi provokasi, tidak merusak fasilitas umum, tidak melawan petugas, serta menghindari aksi pembakaran ban,” imbau Reynold.
Terkait mobilitas di sekitar kawasan Senayan, Reynold mengingatkan agar massa tetap menghargai pengguna jalan lainnya. Ia menekankan pentingnya menjaga akses vital seperti jalur tol agar tidak terhambat oleh aktivitas demonstrasi.
Masyarakat umum disarankan untuk mencari rute alternatif guna menghindari titik kemacetan karena rekayasa lalu lintas di sekitar DPR/MPR bersifat situasional. Pengaturan jalan akan sangat bergantung pada volume massa yang hadir di lokasi.
“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Polri berusaha menyeimbangkan kepentingan publik luas dengan kebebasan berpendapat,” tambahnya.
Beberapa poin utama yang menjadi tuntutan dalam demo kali ini adalah revisi UMP DKI Jakarta 2026 agar naik menjadi Rp5,89 juta per bulan atau sesuai 100 persen KHL.
Massa juga menuntut revisi SK Gubernur Jawa Barat terkait UMSK di 19 daerah, sekaligus mendesak agar DPR RI segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru untuk perlindungan pekerja.
Penolakan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD juga menjadi isu hangat yang dibawa demonstran. Menurut mereka, sistem tersebut bertentangan dengan demokrasi dan merugikan hak-hak rakyat serta kaum buruh secara langsung.(*/cnni)
