Jakarta, SeputarSumut — Langkah antisipasi menghadapi dampak fenomena El Nino diminta untuk diperkuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kepada seluruh pemerintah daerah. Tindakan strategis ini sangat diperlukan demi mempertahankan ketersediaan pasokan air, menjaga ketahanan pangan, sekaligus memastikan kelancaran roda aktivitas sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan secara langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, saat hadir mewakili Menteri Koordinator PMK dalam agenda sosialisasi antisipasi El Nino yang diselenggarakan bersama Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 29 Juni 2026.
Lintas Nasional: Kemenko PMK dan BMKG Minta Pemerintah Daerah Perkuat Antisipasi Dampak El Nino Kuat 2026
“Kita harus tetap memastikan masyarakat tetap aman. Kebutuhan air dan pangan terpenuhi, serta aktivitas sosial ekonomi tetap berjalan,” kata Lilik.
“Fenomena El Nino berpotensi memicu musim kemarau yang lebih kering dan panjang dibandingkan kondisi normal. BMKG memprediksi puncak kekeringan ekstrem terjadi pada Juli hingga September 2026.”
Instruksi segera juga diberikan oleh Lilik kepada jajaran pemerintah daerah untuk langsung memetakan seluruh sumber air baku yang sekiranya dapat didayagunakan ketika musim kemarau tiba. Seluruh daerah turut didorong untuk mengampanyekan gerakan panen air hujan sekaligus mengendalikan pemanfaatan air secara bijaksana selama volume ketersediaan air di lapangan masih mencukupi.
Bukan hanya itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun draf rencana kontinjensi kekeringan. Bentuk nyata dari persiapan tersebut meliputi penyediaan armada mobil tangki air, pemetaan terhadap titik sumber air alternatif, hingga formulasi mekanisme penyaluran air bersih ke kawasan-kawasan yang terdampak.
Kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi poin penting yang diminta oleh Kemenko PMK kepada pihak daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pemetaan sumber air guna keperluan pemadaman, sekaligus memperkokoh kegiatan patroli terpadu yang melibatkan unsur TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta instansi kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Persiapan matang untuk melangsungkan operasi modifikasi cuaca sejak awal musim kemarau ditambahkan oleh Lilik perlu digarap bersama BMKG dan BNPB. Agenda tersebut diproyeksikan untuk menambah volume cadangan air, membasahi kawasan lahan gambut, serta menekan tingkat risiko kekeringan sebelum masa puncak musim kemarau bergulir.
Pada tahun 2026 ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengestimasi bahwa peluang kemunculan fenomena El Nino yang masuk dalam kategori kuat menyentuh persentase sebesar 98 persen. Keadaan tersebut diprediksi akan membuat musim kemarau berlangsung lebih parah sehingga dapat memicu lonjakan risiko kekeringan, bencana kebakaran hutan dan lahan, hambatan pada sektor produksi pangan, hingga merosotnya kualitas udara di pelbagai area di Indonesia.
Kondisi aktifnya fenomena El Nino pada tahun ini diterangkan oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, di mana indeks El Nino Southern Oscillation (ENSO) dilaporkan telah menyentuh angka plus 1,61. Nilai indikator tersebut mengindikasikan bahwa suhu pada permukaan laut di kawasan Samudera Pasifik bagian tengah serta timur terus mengalami pemanasan dan tercatat sudah melewati ambang batas netral selama kurun waktu tujuh bulan secara berturut-turut.
“BMKG memprediksi peluang intensitas El Nino mencapai level kuat sebesar 98 persen. Kemudian, akan turun secara perlahan,” kata Teuku Faisal di kesempatan yang sama.
Secara ilmiah, Teuku Faisal memaparkan bahwa El Nino merupakan sebuah fenomena iklim global yang memiliki karakteristik berbeda dengan siklus musim kemarau biasa. Dirinya menjelaskan bahwa musim kemarau merupakan agenda rutin yang dipastikan terjadi pada setiap tahun, sedangkan untuk fenomena El Nino umumnya hanya muncul dalam siklus setiap tiga hingga tujuh tahun sekali dengan rentang durasi sekitar sembilan sampai dua belas bulan.
Oleh karena itu, eskalasi dampak paling masif dipastikan bakal dirasakan oleh publik sewaktu perputaran fenomena El Nino berlangsung secara bersamaan dengan siklus musim kemarau. Perpaduan kondisi tersebut dipastikan akan mengakibatkan tingkat curah hujan merosot tajam berada jauh di bawah level normal.
Masa puncak dari musim kemarau diperkirakan oleh BMKG akan bergulir dalam rentang bulan Juli sampai September 2026. Di sepanjang periode kritis tersebut, volume curah hujan di bermacam wilayah di Indonesia diestimasikan berada di bawah angka rata-rata klimatologis selama periode 30 tahun ke belakang.
Dampak dari fenomena El Nino ini diproyeksikan bakal terasa paling kuat pada kawasan-kawasan yang terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa. Sektor wilayah tersebut mencakup Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, beberapa porsi wilayah Sulawesi, hingga Papua bagian selatan.
Di sisi lain, untuk wilayah-wilayah seperti Sumatera bagian barat, Kalimantan bagian utara, serta sebagian area Papua diestimasi masih memiliki tingkat pola hujan yang terhitung relatif tinggi lantaran masuk dalam kategori kawasan yang mempunyai karakteristik satu musim.
Di samping memicu potensi kekeringan yang meluas, BMKG turut melayangkan peringatan dini terkait adanya peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada enam wilayah provinsi yang masuk kategori rawan, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Menurut penjelasan Teuku Faisal, skema yang saat ini diutamakan oleh pihak pemerintah adalah mengedepankan tindakan pencegahan secara dini ketimbang melangsungkan proses penanganan setelah peristiwa kebakaran terlanjur meluas. Salah satu taktik yang diterapkan ialah melalui pemantauan berkala terhadap tinggi muka air di kawasan lahan gambut serta pengeksekusian operasi modifikasi cuaca sebelum karakteristik lingkungan berubah menjadi semakin kering.
Bagi kawasan perkotaan, BMKG memberikan peringatan mengenai adanya potensi penurunan kualitas udara yang dipicu oleh meningkatnya akumulasi konsentrasi polutan di sepanjang musim kemarau. Dinamika lingkungan ini dikhawatirkan dapat memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta gangguan kesehatan akibat paparan suhu panas ekstrem seperti ‘heat stroke’.
Berangkat dari risiko tersebut, BMKG mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperketat kebijakan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor, menggalakkan pemanfaatan fasilitas transportasi publik, serta melebarkan jangkauan sistem monitoring kualitas udara.
Untuk sektor pertanian, pemerintah daerah diimbau oleh BMKG agar segera melakukan langkah penyesuaian pola tanam yang diselaraskan dengan hasil prakiraan iklim di tiap-tiap wilayah. Proses pendampingan ini dijalankan lewat kerja sama dengan pihak dinas pertanian setempat dengan tujuan agar kelompok petani dapat memilih jenis komoditas yang dinilai paling adaptif dengan tingkat ketersediaan air yang ada.
Sementara pada sektor ketahanan energi, bergulirnya musim kemarau yang berjalan beriringan dengan fenomena El Nino ini diproyeksikan bakal memangkas volume air di sekitar 220 titik bendungan yang tersebar di wilayah Indonesia. Kondisi penyusutan tersebut berpotensi membawa pengaruh negatif terhadap produktivitas pasokan listrik yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), sehingga diperlukan adanya manajemen pengaturan distribusi air serta langkah optimalisasi dari sumber energi alternatif lainnya.
Jaringan koordinasi bersama jajaran kementerian serta lembaga terkait juga terus diperkuat oleh BMKG demi menyokong efektivitas langkah mitigasi, termasuk di antaranya bersinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, pelacakan titik panas atau ‘hotspot’, hingga distribusi pesan peringatan dini kepada pihak pemerintah daerah.
Teuku Faisal memberikan penegasan kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak perlu mengekspresikan kepanikan secara berlebihan dalam menghadapi datangnya El Nino. Ia berpendapat bahwa penguatan jalinan koordinasi antarsektor yang solid serta pemanfaatan data informasi cuaca dan iklim yang konsisten diperbarui merupakan kunci utama untuk meminimalkan dampak buruk bagi publik.
“Kita tidak panik. Saya yakin dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, kita akan lebih siap menghadapi fenomena El Nino yang bersamaan dengan musim kemarau,” ucapnya.(*/rri)
