Jakarta, SeputarSumut – Di tengah eskalasi konflik melawan Iran dan Amerika Serikat yang telah berjalan hampir satu bulan, Israel secara resmi mengungkapkan rencana untuk menduduki wilayah selatan Lebanon hingga mencapai Sungai Litani. Langkah strategis ini dimaksudkan untuk membentuk “zona keamanan” baru di wilayah kedaulatan Lebanon tersebut.
Niat untuk menguasai wilayah yang mencakup hampir sepersepuluh dari total luas daratan Lebanon ini merupakan pernyataan sikap paling tegas dari Tel Aviv sejauh ini. Sebagaimana diketahui, wilayah selatan Lebanon merupakan basis kekuatan Hizbullah, kelompok milisi sekutu Iran yang aktif terlibat dalam melancarkan serangan balasan terhadap Israel.
Dunia Internasional: Ambisi Israel Bangun “Zona Keamanan” di Lebanon Selatan hingga Sungai Litani
Penegasan Kendali Militer Israel
“Pasukan kami akan mengendalikan jembatan-jembatan yang tersisa serta menetapkan zona keamanan hingga ke Litani,” tegas Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, saat mengadakan pertemuan dengan kepala staf militer pada Selasa (24/3). Lokasi Sungai Litani sendiri menjadi titik krusial karena bermuara ke Laut Mediterania, sekitar 30 kilometer di sebelah utara perbatasan Israel.
Pemerintah Lebanon sebelumnya telah menerima peringatan keras dari Katz bahwa mereka terancam kehilangan wilayah kedaulatan. Hal ini bisa terjadi jika Beirut gagal melucuti persenjataan Hizbullah, kelompok yang dianggap Israel telah menyeret Lebanon ke dalam pusaran perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran.
Perlawanan Sengit dari Hizbullah
Merespons ancaman tersebut, Hizbullah menyatakan kesiapan untuk berperang demi menggagalkan ambisi pasukan Israel yang dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi negara Lebanon. Kelompok ini bersumpah akan mempertahankan wilayah tersebut dengan segala cara.
Hassan Fadlallah, anggota parlemen senior dari fraksi Hizbullah, menegaskan kepada Reuters bahwa setiap upaya pendudukan Israel di selatan Sungai Litani akan mendapatkan perlawanan sengit. Menurutnya, tidak ada opsi lain bagi mereka selain menghadapi agresi tersebut demi mempertahankan integritas tanah air mereka.
Rekam Jejak Invasi dan Dampak Infrastruktur
Sejarah mencatat bahwa ini bukan pertama kalinya Israel melakukan tindakan serupa, mengingat negara tersebut telah berulang kali menginvasi Lebanon dalam beberapa dekade terakhir dan sempat menduduki wilayah selatan hingga tahun 2000. Saat ini, agresivitas militer kembali meningkat secara signifikan.
Tindakan sistematis telah dimulai sejak 13 Maret lalu, di mana militer Israel menghancurkan lima jembatan di atas Sungai Litani dan meratakan rumah-rumah di desa perbatasan. Pihak Israel mengklaim operasi penghancuran tersebut merupakan bagian dari kampanye militer untuk melemahkan kekuatan Hizbullah.
Namun, langkah militer ini menuai sorotan tajam dari perspektif hukum internasional. Penyerangan terhadap infrastruktur sipil, yang mencakup pemukiman penduduk dan jembatan penyeberangan, pada umumnya dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran serius dalam hukum perang.
Krisis Kemanusiaan yang Meningkat
Data dari kementerian kesehatan Lebanon menunjukkan dampak fatal dari serangan Israel sejak awal Maret, dengan jumlah korban tewas melampaui 1.070 jiwa. Angka kematian tersebut mencakup lebih dari 120 anak-anak, 80 perempuan, dan 40 tenaga medis, meskipun data tersebut tidak merinci perbedaan antara warga sipil dan kombatan.
Kondisi sosial di Lebanon juga berada di titik nadir setelah lebih dari satu juta orang terpaksa mengungsi akibat gempuran udara dan perintah evakuasi massal. Walaupun demikian, ribuan warga dilaporkan masih memilih untuk bertahan di beberapa titik di wilayah selatan Lebanon di tengah situasi yang kian mencekam.
Dinamika Diplomatik dan Pengusiran Dubes Iran
Di sisi diplomatik, pemerintah Lebanon mengambil langkah mengejutkan pada Selasa dengan menetapkan Duta Besar Iran sebagai persona non grata dan memerintahkannya meninggalkan negara tersebut paling lambat hari Minggu. Keputusan ini menyusul kebijakan sebelumnya yang telah mengusir puluhan warga negara Iran lainnya, termasuk jajaran staf diplomatik.
Pemerintah Lebanon mengklarifikasi bahwa pengusiran diplomat tersebut bukan berarti pemutusan hubungan diplomatik secara total dengan Iran. Kendati demikian, langkah Beirut ini mendapat pujian dari Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, sementara di sisi lain, Hizbullah melayangkan kecaman keras terhadap kebijakan pemerintahnya sendiri.(*/cnni)
