Jakarta, SeputarSumut — Ketegangan militer yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memicu respons cepat dari Pemerintah Indonesia terkait perlindungan warga negara di luar negeri. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahnil Anzar, mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah mematangkan empat skenario khusus guna merespons dampak konflik tersebut terhadap prosesi keberangkatan jemaah haji asal RI.
Pemerintah sangat berharap agar eskalasi peperangan di kawasan Timur Tengah dapat segera menurun dalam waktu dekat. Harapannya, redanya konflik tersebut akan membuat seluruh tahapan dan prosesi ibadah haji tahun ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.
Lintas Nasional: Antisipasi Dampak Perang Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Empat Skenario Keberangkatan Haji
“Yang jelas skenario utama kita sekarang itu adalah keselamatan jemaah haji dan mudah-mudahan pelaksanaan haji bisa dilaksanakan, itu saja. Kita berharap di situ. Tapi skenario-skenario lain tetap dipersiapkan,” papar Dahnil saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/3).
Dalam kesempatan tersebut, Dahnil membedah satu per satu rancangan strategi yang tengah digodok oleh pemerintah. Fokus utama dari berbagai opsi tersebut adalah menjaga fleksibilitas operasional di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu.
Langkah pertama yang menjadi perhatian serius adalah skenario untuk menjamin keamanan jalur udara bagi seluruh maskapai pengangkut jemaah. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menyusun dan menyiapkan rute penerbangan alternatif yang dinilai paling aman dari risiko zona konflik.
Terkait teknis pelaksanaan rute aman tersebut, koordinasi intensif akan dilakukan dengan berbagai pihak terkait. Dahnil menyebutkan bahwa pemerintah akan menjalin komunikasi dengan otoritas penerbangan internasional, pemerintah Arab Saudi, serta otoritas dari sejumlah negara tetangga lainnya.
“Kan ada, ada rute yang berbeda, misalnya lewat jalur selatan, kemudian ada lewat Afrika,” tambah Dahnil menjelaskan mengenai kemungkinan pengalihan jalur udara tersebut.
Skenario berikutnya yang juga dipertimbangkan secara matang adalah kemungkinan penundaan keberangkatan. Opsi ini akan diambil apabila situasi perang belum menunjukkan tanda-tanda mereda hingga mendekati jadwal keberangkatan kelompok terbang (kloter) perdana pada 22 April mendatang.
Seluruh draf skenario darurat ini nantinya tidak akan diputuskan secara sepihak oleh pemerintah. Dahnil menyatakan bahwa langkah-langkah antisipasi tersebut akan dibahas lebih mendalam bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam waktu dekat.
“Nah kemudian skenarionya ya seperti COVID misalnya yang lalu, kalau kemudian membahayakan jemaah misalnya dan membahayakan keselamatan, maka skenario untuk menunda bisa jadi muncul,” jelasnya lagi.
Dahnil kembali mempertegas bahwa segala kebijakan yang diambil pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi jemaah. Keselamatan jiwa para tamu Allah dari Indonesia menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar dalam kondisi darurat seperti sekarang.
Aspek keselamatan jemaah haji ini juga merupakan perhatian utama dan instruksi langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan setiap warga negara yang berangkat mendapatkan jaminan keamanan hingga kembali ke tanah air.
“Tadi petunjuk Presiden adalah semua kondisi atau semua skenario harus dipersiapkan. Orientasinya tadi saya sebutkan, pastikan keselamatan jemaah yang utama,” pungkas Dahnil menutup keterangannya.(*/cnni)
