Jakarta, SeputarSumut — Badan Gizi Nasional (BGN) melarang keras seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memanfaatkan bahan pangan serta barang dari komoditas bersubsidi. Langkah tegas ini ditegaskan Kepala BGN, Sudaryono, demi memastikan agar berbagai barang subsidi dari pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Tidak diperbolehkan memasak untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggunakan bahan-bahan tersebut,” ujarnya, Senin 27 Juli 2026. Larangan ini berlaku untuk sejumlah barang bersubsidi, contohnya seperti minyak goreng MinyaKita, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga tabungan gas minyak cair LPG 3 kilogram.
Lintas Nasional: BGN Melarang Penggunaan Komoditas Bersubsidi untuk Program Makan Bergizi Gratis
Saat memberikan keterangan pers resmi di kantornya, Sudaryono turut mengimbau publik untuk aktif memberikan laporan jika menemukan adanya tindakan pelanggaran terkait kebijakan tersebut. “Silakan laporkan kepada kami dan akan kami tindak sesuai ketentuan,” katanya.
Guna menjaga stabilitas harga pangan pada level produsen seperti petani maupun peternak, Kepala BGN turut memberikan arahan agar setiap SPPG membeli komoditas bahan baku dengan mengacu pada patokan harga resmi pemerintah.
Salah satu bahan pangan pokok yang memperoleh fokus perhatian utama dalam sajian menu MBG ini adalah telur ayam. Sudaryono menjelaskan bahwa keputusan membali pasokan telur sesuai harga acuan pemerintah menjadi wujud nyata komitmen Program MBG dalam melindungi keberlanjutan sektor usaha peternakan.
“Ini untuk menjaga stabilitas harga sehingga para peternak tidak dirugikan,” ujarnya. “Program MBG juga menjadi instrumen untuk menjaga harga di tingkat produsen.”
Dalam upaya jangka panjang, Sudaryono menegaskan BGN siap memperkuat hubungan kemitraan, membenahi sistem tata kelola pengadaan bahan pangan, serta terus memberikan dukungan penuh bagi para petani dan peternak lokal. Menurut pengamatannya, kehadiran program MBG tidak cuma menghadirkan dampak positif berupa asupan gizi yang baik bagi publik, tetapi juga sanggup menggerakkan roda ekonomi daerah guna menyokong kesejahteraan para pelaku usaha.
Sebagai penutup, Kepala BGN menyampaikan bahwa fokus MBG tidak terbatas pada pemenuhan gizi anak-anak semata. Program ini diproyeksikan menjadi sarana pemberdayaan perekonomian masyarakat secara luas melalui pembentukan ekosistem pangan yang sehat sekaligus adil.
“Ini adalah upaya bersama,” ucapnya. “Dampaknya ada dua yaitu meningkatkan kualitas generasi masa depan serta menjadi revolusi ekonomi bagi ekonomi lokal.”(*/rri)
