Jakarta, SeputarSumut — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Kantor Wilayah I di Medan saat ini sedang gencar mendalami fenomena lonjakan harga serta kelangkaan pasokan komoditas semen di wilayah Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, hingga Kota Tanjungbalai. Tindakan tegas ini diambil merespons maraknya laporan masyarakat bersama pelaku usaha terkait naiknya harga dan menyusutnya pasokan berbagai merek semen sejak memasuki awal Juni 2026.
Hasil pemantauan lapangan pada Juli 2026 menemukan harga eceran semen di kawasan tersebut menembus kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per sak, tergantung pada jenis merek, varian produk, bobot kemasan, serta titik lokasi transaksi. Informasi dari laporan sebelumnya menyebutkan harga semen di sejumlah area sempat melambung pada level Rp75.000–Rp85.000 per sak, yang berdampak pada tindakan pematasan jualan oleh pedagang bahan bangunan akibat pasokan merek tertentu yang tersendat.
Berita Ekonomi: KPPU Telusuri Lonjakan Harga dan Kelangkaan Semen di Sumatera Utara
“KPPU akan menelusuri penyebab keterbatasan pasokan, pola pembatasan pembelian, serta pembentukan harga pada setiap tingkat distribusi. Kami akan memastikan kapan pasokan mulai berkurang, merek yang terdampak, wilayah yang mengalami gangguan, serta sejauh mana kondisi tersebut memengaruhi harga yang dibayar konsumen,” ujar Ketua KPPU, Gopprera Panggabean.
Langkah investigasi mendalam ini menjadi sangat krusial mengingat kondisi industri semen secara nasional sebenarnya tengah mengalami kondisi kelebihan kapasitas produksi (overcapacity). Merujuk pada catatan data Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia (ASPERSSI), volume produksi semen nasional di sepanjang tahun 2025 sanggup menyentuh angka 64,7 juta ton dengan daya serap pasar domestik sebesar 63,9 juta ton, sementara total kapasitas terpasang pabrikan mencapai 119–120 juta ton per tahun.
Kendati pasokan nasional terbilang sangat melimpah, kelancaran distribusi di tingkat daerah tetap sangat bergantung pada berbagai aspek teknis seperti alokasi pabrik, jaringan pergudangan, kesiapan armada angkut, beban biaya logistik, ketersediaan bahan bakar, hingga strategi distribusi internal produsen. Atas pertimbangan variabel-variabel itulah KPPU tergerak mengusut secara tuntas akar masalah keterbatasan pasokan di Sumatera Utara di tengah berlimpahnya stok secara nasional.
Dari pemantauan awal, KPPU mencatat Semen Padang di Sumatera Utara dibanderol pada kisaran Rp80.000 per sak, sedangkan produk Semen Merdeka dan Semen Merah Putih dijual sekitar Rp70.000–Rp75.000 per sak. Angka ini memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan wilayah Pekanbaru di mana Semen Padang dijual Rp78.000 per sak, Semen Merdeka Rp72.000, dan Semen Merah Putih Rp74.000 per sak, serta wilayah Banda Aceh yang menjual Semen Padang seharga Rp65.000 per sak dan Semen Andalas seharga Rp66.000 per sak.
Meski demikian data perbandingan tersebut masih berstatus temuan awal. Pihak KPPU berjanji bakal memverifikasi ulang seluruh detail seperti kesetaraan kualifikasi produk, bobot isi kemasan, rentang waktu transaksi, tingkatan rantai pedagang, hingga skema penjualan agar memperoleh hasil analisis yang presisi dan seimbang.
“Kami melihat disparitas harga tidak terjadi secara seragam pada seluruh merek maupun wilayah. Karena itu, seluruh faktor yang memengaruhi harga, termasuk struktur distribusi, biaya logistik, asal pasokan, kondisi persediaan, hingga perilaku pelaku usaha, akan diuji berdasarkan data dan alat bukti,” kata Gopprera.
Tak hanya berhenti di situ, KPPU turut membongkar proses pembentukan harga pada setiap simpul jalur distribusi, mulai dari pembiayaan komponen armada pengangkut, pasokan bahan bakar, ongkos bongkar muat, biaya sewa gudang, hingga biaya pengantaran akhir.
Para pelaku usaha di lapangan melaporkan adanya lonjakan harga beras berkisar antara 25 hingga 40 persen jika dibandingkan dengan kisaran harga normal. Nilai kenaikan tersebut bakal diverifikasi secara detail berdasarkan kriteria merek, tipe barang, titik wilayah, bobot bersih, serta bukti dokumen transaksi sebelum dan sesudah kenaikan harga.
“Setiap kenaikan harga harus dapat dijelaskan secara rasional. Apabila disebabkan oleh kenaikan biaya logistik yang nyata, hal tersebut harus dapat dibuktikan. Namun, apabila ditemukan pembatasan pasokan atau koordinasi harga yang didukung alat bukti, KPPU akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Gopprera.
Dalam rangkaian pengusutan ini, lembaga KPPU juga membuka kemungkinan bahwa tersendatnya distribusi bisa saja disebabkan oleh kendala teknis operasional, seperti keterbatasan pasokan bahan bakar minyak, hambatan pada armada pengangkut, gangguan jalur transportasi, atau kendala murni lain yang tidak berkaitan dengan praktik persaingan curang.
Guna mencegah memburuknya situasi, KPPU secara terbuka memperingatkan seluruh produsen, distributor, agen, asosiasi bisnis, hingga pemilik toko bangunan agar tidak mengambil keuntungan tidak wajar melalui tindakan penimbunan barang, pembatasan jualan secara sepihak, maupun permainan kesepakatan harga. Pelaku bisnis yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dipastikan bakal dijatuhi sanksi administratif sesuai regulasi yang berlaku.
Sebagai penutup, KPPU mengundang partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, kontraktor, pengembang perumahan, pemilik toko material, hingga pelaku industri konstruksi yang memiliki informasi terkait kejanggalan harga maupun kelangkaan semen untuk segera melapor melalui saluran resmi KPPU demi mendukung kelancaran proses investigasi.(REL/Siong)
