Medan- Bank Indonesia (BI) menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%.
Penurunan BI-Rate tersebut diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung pada 20-21 Mei 2025.
Berita Ekonomi: BI-Rate Turun Jadi 5,50%
Hal ini disampaikan Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam keterangan pers, Rabu, 21 Mei.
“Keputusan itu konsisten dengan prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang rendah dan terkendali dalam sasaran 2,5±1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ke depan, sambung Perry, Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial akomodatif terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan berbagai strategi untuk mendorong pertumbuhan kredit dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan.
Lebih lanjut, Perry juga menyampaikan, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran.
Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.
Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
“Ketidakpastian perekonomian global sedikit mereda dengan adanya kesepakatan sementara antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok untuk menurunkan tarif impor selama 90 hari,” imbuh Perry.
Perkembangan itu, lanjutnya, mengakibatkan lebih baiknya prospek perekonomian dunia bila dibandingkan dengan proyeksi April 2025 dari sebelumnya 2,9% menjadi 3,0%.
Pertumbuhan ekonomi AS dan Tiongkok diprakirakan lebih baik dari proyeksi April 2025, yang kemudian berdampak positif pada berbagai negara lain termasuk Eropa, Jepang, dan India.
Lebih lanjut, Perry mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus diperkuat sehingga dapat memitigasi dampak ketidakpastian global akibat kebijakan tarif resiprokal AS.
Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 tercatat 4,87% (yoy), lebih rendah dari triwulan IV 2024 sebesar 5,02% (yoy). PDB triwulan I 2025 didukung konsumsi rumah tangga sejalan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang meningkat selama periode libur tahun baru dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.
Investasi tumbuh sejalan dengan realisasi penanaman modal, sementara ekspor tumbuh ditopang oleh permintaan mitra dagang utama dan ekspor jasa.
Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), LU Industri Pengolahan, Perdagangan, Transportasi dan Pergudangan, serta Pertanian mencatatkan kinerja yang baik.
“Perkembangan terkini pada triwulan II 2025 menunjukkan perlunya terus memperkuat upaya-upaya untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi,” kata Perry lagi.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan akan membaik pada semester II 2025 didorong peningkatan permintaan domestik, termasuk dari kenaikan belanja Pemerintah.
“Dengan realisasi PDB triwulan I 2025 dan mencermati dinamika perekonomian global, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 berada dalam kisaran 4,6–5,4%, sedikit lebih rendah dari kisaran prakiraan sebelumnya 4,7–5,5%,” tambahnya..
Perry menegaskan berbagai respons kebijakan perlu makin diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui penguatan permintaan domestik serta optimalisasi peluang peningkatan ekspor.
Dalam kaitan ini, bauran kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia yang didukung percepatan digitalisasi sistem pembayaran terus disinergikan dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah, termasuk dukungan terhadap implementasi program Asta Cita Pemerintah.(Siong)
