Jakarta, SeputarSumut -;Puluhan ribu warga Filipina memadati ibu kota Manila untuk berunjuk rasa menuntut Presiden Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. lengser dari jabatannya. Tuntutan ini muncul menyusul skandal korupsi besar yang melibatkan alokasi anggaran infrastruktur pengendalian banjir oleh pemerintah.
Aksi protes ini diinisiasi oleh Gerakan Rakyat Melawan Korupsi (KBKK) dan berlangsung pada hari Minggu (30/11) kemarin. Massa demonstran bergerak dari Taman Nasional Luneta menuju istana presiden sebagai puncak dari kegiatan unjuk rasa.
Dunia Internasional: Demo Massal Tuntut Marcos Mundur di Manila
Salah seorang demonstran, Matt Wovi Villanueva, menyampaikan kekecewaannya, menilai pemerintah telah bersikap meremehkan rakyat. “Mereka terus memperlakukan kami seolah kami bodoh. Jika kami ingin keadilan sejati, kami membutuhkan Marcos dan Wakil Presiden Sara Duterte untuk segera mengundurkan diri,” tegas Villanueva.
Skandal ini sebelumnya telah menyebabkan dua mantan anggota parlemen Filipina mengambil langkah pengunduran diri. Zaldy Co, salah satu sosok yang dituduh terlibat dalam kasus korupsi tersebut, mengklaim bahwa Marcos telah memerintahkannya untuk menaikkan anggaran “pekerjaan umum” sebesar US$1,7 miliar (sekitar Rp28 triliun) saat ia masih memimpin komite alokasi anggaran.
Marcos sendiri telah mengeluarkan bantahan terhadap klaim yang dilontarkan oleh Co.
Selain itu, Zaldy Co juga menuding Marcos menerima uang suap senilai US852 juta (sekitar Rp14 triliun) dari proyek infrastruktur sejak tahun 2022. Co juga mengungkapkan adanya instruksi untuk menyisipkan anggaran sebesar US1,7 miliar dalam anggaran tahun 2025 yang disebutnya sebagai “proyek hantu”.
Tidak hanya itu, Co mengklaim bahwa pada tahun 2024, ia secara pribadi mengirimkan koper berisi uang tunai sebesar US$17 juta (sekitar Rp283 miliar) langsung ke kediaman Presiden Marcos.
Sementara itu, Co sendiri telah dituduh meraup miliaran dolar dari proyek yang sama dan kini telah berstatus buronan sejak Juli lalu. Laporan terakhir menyebutkan bahwa Co terdeteksi berada di Jepang.
Terlepas dari tuduhan yang disampaikan oleh Co, Raymond Palatino dari KBKK bersikeras bahwa tanggung jawab atas pengeluaran publik yang tidak wajar berada di tangan presiden. Palatino mengungkapkan, “Dia berlagak terkejut dengan besarnya korupsi, padahal dialah yang merancang, menandatangani, dan mengimplementasikan anggaran tersebut. Sebuah anggaran yang penuh dengan proyek ‘dana cepat’ dan penyisipan yang mencurigakan.”
Menanggapi skandal tersebut, Presiden Marcos pada Juli lalu sempat menyuarakan kekhawatiran. Kemudian, pada September, ia membentuk Komisi Independen untuk Infrastruktur (ICI) yang memiliki tugas menyelidiki pejabat yang diduga terlibat dalam tindak korupsi.
Saat ini, total 9.855 proyek pengendalian banjir dengan nilai keseluruhan mencapai US$9 miliar tengah menjadi objek penyelidikan.(*/cnni)
